Infografis
Suara.com - Plt. Menteri Hukum dan HAM yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan empat alasan mendasar rencana pemindahan Ibu Kota. Salah satunya yang berkenaan dengan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk menghapuskan Jawa Sentris.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Notaris tentang Pemindahan Ibu Kota di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (14/10/2019).
“Bapak Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris dengan cara menggenjot kontribusi ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia di seluruh wilayah negara kita,” kata Tjahjo.
Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Baca Juga: Mimpi Menhub Ibu Kota Baru Punya MRT LRT Hingga Bus Amfibi
Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali pulau Sumatera. Dari data tersebut terlihat beban Pulau yang kian berat juga menjadi salah satu alasan pemindahan ibu kota.
“Jika dilihat kontribusi ekonomi dalam hal ini kontribusi ekonomi di pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau domestik bruto sangat mendominasi Jawa sementara pulau lainnya jauh tertinggal,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2018 didominasi oleh kelompok Provinsi di Jawa dan Sumatera.
Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sebesar 58,48 persen, diikuti oleh Sumatera sebesar 21,58 persen, dan Kalimantan 8,20 persen.
“Berdasarkan data BPS Tahun 2018 bahwa kontribusi ekonomi terhadap PDB pulau Jawa itu hampir mencapai 60 persen, di wilayah lain kontribusi tinggi namun pertumbuhan ekonomi masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional,” terangnya.
Baca Juga: Mau Uang Rp 5 Miliar? Ikut Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Daftar di Sini
Tak hanya itu, krisis air bersih di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek menjadi salah satu faktor pertimbangan pemindahan ibu kota. Ia pun merujuk pada data KemenPUPR terkait krisis air bersih tersebut.
