Infografis
Suara.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi bakal makin terpuruk akibat maraknya aksi demonstrasi yang menentang revisi Undang-Undang (UU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU KPK.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, jika para anggota dewan tidak memenuhi permintaan para pendemo nasib Indonesia akan sama dengan yang terjadi di Hong Kong.
"Awalnya kan Hong Kong soal penolakan ruu ekstradisi tapi meluas ke soal lain," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Selasa (1/10/2019).
Bhima menambahkan, kondisi Hong Kong saat ini amburadul dengan adanya demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota, akibatnya sektor ekonomi negara tersebut anjlok cukup drastis. Kondisi ini juga mengancam Indonesia karena situasinya hampir sama.
Baca Juga: Aksi Demonstrasi Jadi Berkah untuk Pedagang Masker dan Handuk
"Realisasi pertumbuhan ekonomi (Indonesia) bisa anjlok dibawah 5%," kata Bhima.
Risiko gangguan ekonomi jelas besar kata Bhima, apalagi kalau jalan sampai di blokade, arus logistik terganggu bukan saja di Jakarta tapi juga di daerah.
"Ekspor impor terdampak, sampai timbul sentimen negatif terkait instabilitas politik," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 akan berada level 5,08%.
"Total 2019 dibulatkan satu digit 5,1 persen atau 5,08% itu adalah forecasting berarti outlook 5,2% masih kami taruh di sana tapi internal kita lihat di 5,08%," kata dia, di ruang rapat Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Tol Dalam Kota Kembali Dibuka Pascademo, Jasa Marga: Tetap Berhati-hati
Dia menjelaskan, hal tersebut karena faktor-faktor pendorong ekonomi pada semester II/2019 diperkirakan akan melambat jauh dibanding realisasi yang terjadi pada semester I/2019. Dari sisi konsumsi, pada semester II/2019 diperkirakan hanya berada dikisaran bawah 5% yakni 4,97%.
