Suara.com - Pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor nikel mulai Januari 2020. Mengetahui akan adanya larangan tersebut, China dan Korea Selatan berencana membangun pabrik di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, hal itu dinilai menjadi dampak positif untuk meningkatkan hilirisasi di dalam negeri.
"Pada pertemuan dengan LG Chemical di Seoul beberapa hari lalu mereka mengatakan sedang mempertimbangkan pengembangan fasilitas produksi baterai lithiumnya di Indonesia setelah mendengar rencana Indonesia untuk menerapkan pelarangan ekspor biji nikel efektif Januari 2020 dan juga setelah harga nikel di pasar global yang terus naik," kata Luhut usai menghadiri ASEAN-China Expo di Nanning, China.
Kendati demikian, LG Chemical belum menentukan mitra dengan perusahaan. Perusahaan asal Korea Selatan itu kemungkinan bisa menggandeng China atau Volkswagen, perusahaan pembuat mobil Jerman yang sekarang sedang mengembangkan produk mobil listriknya.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Mobil Esemka dari China, Luhut: Kurang Kerjaan
Menurut Luhut, rencana tersebut akan mendukung rencana pemerintah mengembangkan kendaraan listrik. Terlebih, bahan baku baterai mobil listrik adalah nikel dengan kadar di bawah 1,4 persen yang saat ini masih di ekspor.
"Mobil listrik juga menggunakan aluminium dan carbon steel seperti untuk bagian casisnya, mesin dan lainnya. Dengan demikian, kita berharap penerimaan pajak akan meningkat dan membuka lebih banyak lapangan kerja," ungkapnya.
Di sela-sela kunjungannya ke ASEAN-China Expo tersebut, Luhut sempat bertemu dengan Wakil Ketua Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Cina (NDRC) Ning Jizhe.
Dalam kesempatan itu Ning menyampaikan dampak pelarangan ekspor nikel juga dirasakan oleh negaranya yang 50-75 persen pasokan nikelnya bergantung pada ekspor dari Indonesia.
Dalam pertemuan itu Luhut juga meminta Ning untuk menyampaikan keberatan Indonesia kepada China atas penerapan kenaikan bea masuk antidumping terhadap produk baja stainless asal Indonesia.
Baca Juga: 33 Perusahaan China Malas Masuk ke RI, Luhut: Peraturan Kita Masih Berbelit
Di lain pihak, Ning juga meminta Luhut untuk membantu percepatan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang progresnya baru mencapai 28 persen.