Infografis
Suara.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumpulkan buruh industri rokok di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (22/9/2019). Dalam pertemuan itu para buruh meminta pemerintah untuk mempertimbangkan rencana kenaikan cukai rokok.
DPP PKB Bidang Ketenagakerjaan dan Migran, Dita Indah Sari menilai, bahwa kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen dan harga eceran rokok mencapai 35 persen dapat berdampak kepada petani tembakau beserta industrinya.
Menurutnya, cukai rokok boleh naik namun tarifnya harus disesuaikan agar tidak mematikan industri rokok.
"Karena kenaikan sebesar itu akan berefek domino terhadap pekerja terhadap industri kecil menengah. Kami setuju ada kenaikan cukai tapi dengan kisaran 12 sampai 15 persen," kata Dita.
Baca Juga: Ramai Penyakit Pernapasan, Swalayan Ini Tidak Mau Jual Rokok Elektrik Lagi?
Menurut Dita, rencana kenaikan tarif sebagai upaya mengurangi jumlah usia dini dinilai tak tepat. Pasalnya untuk mengurangi perokok usia dini bisa dengan memberikan edukasi bahaya merokok sebelum usia dewasa.
"Kalau memang mau mendorong agar anak tidak merokok caranya bukan dengan menaikkan cukai tapi dengan sosialisasi bahaya merokok. Mengkampanyekan agar anak usia dini tidak merokok," ujar Dita.
Justru kenaikan cukai rokok yang langsung naik secara drastis dikhawatirkan membuat peluang rokok ilegal tanpa pita cukai. Hal itu juga dirasa bisa berpengaruh terhadap nasib jutaan tenaga kerja industri tembakau serta merugikan jutaan petani tembakau di Indonesia.
"Kenaikan sebesar itu maka perusahaan-perusahaan pabrik rokok akan mengurangi tenaga kerja dan akan mengurangi pembelian tembakau dari petani akibatnya petani tidak laku atau kalaupun laku harganya buruk," ucapnya.
Kontributor : Arry Saputra
Baca Juga: Korban Meninggal Diduga Karena Rokok Elektrik Bertambah!
