Kemenperin Ingin Industri Petrokimia Bangkit

Jum'at, 13 September 2019 | 10:00 WIB
Kemenperin Ingin Industri Petrokimia Bangkit
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau pembangunan Fasilitas Produksi Amonia dan Urea (Amorea) II PT Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur, Kamis (4/8/2016). [Dok Kemenperin]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginginkan industri petrokimia bangkit kembali. Salah satunya, pengembangan TubanPetro sebagai basis industri petrokimia nasional yang terintegrasi.

Sekretaris Jenderal Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan pengembangan TubanPetro bakal membuat pasokan petrokimia bagi industri terjamin.

Ilustrasi pabrik. [Pixabay]
Ilustrasi pabrik [Pixabay]

"Karena itu, jika ingin membesarkan kemampuan dari sisi petrokimia, persoalan di TubanPetro harus diselesaikan," kata Achmad Sigit Dwiwahjono dalam keterangannya, Jumat (13/9/2019).

Nah, Sigit menyebut bahwa kebijakan pemerintah yang menyelesaikan utang MYB TubanPetro Rp 3,3 triliun, melalui konversi, sudah tepat. Hal ini akan memberi ruang kepada TubanPetro, untuk mengembangkan bisnis.

Baca Juga: Kereta Merta Inilah Pengantar Pak Habibie ke TMPNU Kalibata

Maka dari itu, tuturnya lagi, langkah pengembangan TubanPetro harus didukung oleh semua pihak.

Pasalnya, lanjut Achmad Sigit Dwiwahjono, ke depan kapasitas produksi di anak usaha TubanPetro, khususnya PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang selama ini hanya difungsikan pengolah BBM, bisa ditingkatkan lebih lagi.

"Kami yakin peran TubanPetro sangat besar mendukung industri, sekaligus dalam jangka panjang membantu menekan defisit," kata Achmad Sigit Dwiwahjono.

Sementara, Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries, Sukriyanto menambahkan, sebagai kompensasi dari pelunasan utang sebesar Rp 3,3 triliun, pemerintah akan menguasai 95,9 persen saham di TubanPetro.

Sehingga, pemerintah menjadi pemegang sahan utama. Rencana kepemilikan saham itu, sudah disetujui oleh kementerian terkait.

Baca Juga: Selamat Jalan Pak Habibie, 4 Hal Tentang Beliau di Sektor Otomotif

"Jadi saat ini semua menteri dan ketua lembaga terkait sudah paraf, bukti kebijakan konversi ini didukung lintas kementerian," imbuh Sukriyanto.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI