Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi akan memaksa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempekerjakan 1.000 mahasiswa di Papua dan Papua Barat yang baru lulus kuliah.
Menurut Jokowi, kualitas mahasiswa-mahasiswa asal Papua tak kalah dengan kualitas mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota-kota besar lainnya.
Bahkan, saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Jokowi mengaku kerap bertemu dengan anak-anak asal Papua.
![Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan salam kepada sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/09/10/73096-jokowi-bertemu-tokoh-papua.jpg)
"BUMN akan saya paksa (merekrut mahasiswa asal Papua)," kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan perwakilan tokoh masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) kemarin.
Baca Juga: Blokir Internet Mimika dan Jayawijaya Dicabut, Ibu Kota 2 Papua Masih Gelap
Jokowi menuturkan, proses perekrutan perusahaan BUMN yang memakan waktu dan berbelit-belit membuat Jokowi harus turun tangan untuk meminta BUMN-BUMN mempekerjakan mahasiswa-mahasiswa asal Papua di perusahaan-perusahaan pelat merah.
"Seribu mahasiswa dulu, saya gunakan kewenangan saya untuk merekrut," ucap Jokowi.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Jokowi, Tokoh Adat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Papua.
Abisai Rollo ini juga merupakan mantan Ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Kota Jayapura.
Aspirasi tersebut diantaranya meminta pemekaran kabupaten di lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan), pembangunan asrama nusantara di seluruh provinsi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua.
Baca Juga: PON 2020: Papua Usulkan Coret 10 Cabor, Apa Saja?
Mereka juga mengusulkan revisi UU Otsus (otonomi khusus) dalam Prolegnas 2020 menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN (Aparatur Sipil Negara) honorer di tanah Papua, melakukan percepatan pembangunan Palapa Ring Timur Papua serta mengesahkan Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua.
