Infografis
"Untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan dengan optimal, terutama sepanjang momentum musim tanam hingga Maret, kami bersama pupuk Indonesia mengantisipasi dengan meningkatkan sistem monitoring distribusi," tambahnya.
Kartu Tani Perbaiki Sistem Penyaluran Pupuk
Program e-RDKK dan Kartu Tani merupakan langkah kongret Kementan dalam memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi. Upaya lain dilakukan melalui optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di tiap kabupaten dan kota, serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.
Untuk pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi.
"Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi, agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui RDKK," jelas Sarwo.
Baca Juga: Kementan Jamin Petani Tak Kesulitan Dapatkan Kartu Tani
Pada peraturan tersebut juga diatur produsen pupuk itu sendiri. Mereka diwajibkan menyimpan stok hingga kebutuhan dua minggu ke depan.
Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kelangkaan saat terjadi lonjakan permintaan di musim tanam.
Tidak hanya itu saja, nantinya, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam RDKK.
Kartu Tani tersebut berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Jumlah kuota tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani.
"Kartu Tani tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk penukaran pupuk saja," tambahnya.
Baca Juga: Percepat Target Produksi, Kementan Terapkan Teknologi 4.0
Jenis-jenis Pupuk Bersubsidi
Mengenai jenis pupuk subsidi yang dimaksud, tertuang dalam Pasal 3 yakni Urea, SP-36, ZA dan NPK dengan komposisi N : P : K = 15 : 15 : 15 dan 20 : 10 : 10. Semua pupuk tersebut harus memenuhi standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).
