Infografis
Suara.com - Pemerintah terus mempersiapkan penerapan kendaraan listrik di dalam negeri. Salah satunya, yaitu ketersedian stasiun pengisian ulang baterai kendaraan listrik atau Charging Station.
Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, pemerintah akan melibatkan pihak swasta non BUMN dalam ketersediaan charging station tersebut.
Dengan begitu, pihak swasta selain PT PLN bisa menyediakan charging station di pusat perbelanjaan atau tempat lainnya.
"Charging station ini swasta bisa dilibatkan. Jadi masing-masing bisa membuat. Misalnya di mall ada charging station. Kalau sekarang kan ada disini. Dan tadi kita lihat kebutuhan nasional dari PT Len (Persero) Ini cukup kompetitif," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Baca Juga: Pemerintah Belum Atur Suara Pada Kendaraan Listrik
Selain itu, Airlangga juga tengah mempertimbangkan teknologi swap battery pada kendaraan listrik roda dua.
Artinya, pemerintah akan melibatkan minimarket dalam penjualan stasiun pengganti baterai kendaraan yang sudah terisi penuh.
"Kan nanti yang khusus kita bikin untuk model motor listrik. Itu teknologinya adalah swap battery. Jadi swap battery itu bisa melibatkan minimarket-minimarket," jelas dia.
Kendati demikian, Airlangga mengaku ketersediaan stasiun pengisian baterai masih terus dibahas. Pasalnya biaya investasinya tak murah.
"Fast charger itu ada yang Rp 800 juta ada yang Rp 1,5 miliar, tergantung jenisnya," pungkas dia.
Baca Juga: Luhut Optimis Kendaraan Listrik Lokal Mampu Bersaing di Pasar Otomotif
