Infografis
Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengklaim bahwa perombakan direksi di perusahan-perusahaan BUMN telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sehingga, perombakan direksi di tubuh perusahaan BUMN bukan karena kepentingan Kementerian BUMN semata.
"Iya (Sepengetahuan Presiden)," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo di Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Menurut Gatot, Menteri BUMN Rini Soemarno juga selalu berkomunikasi dengan Presiden terkait dengan perombakan direksi perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca Juga: Hasil RUPSLB, Sunarso Geser Suprajarto dari Kursi Dirut Bank BRI
Dengan begitu, keputusan perombakan itu tak bisa dikatakan dilakukan secara sepihak dari Kementerian BUMN.
"Keputusan ibu menteri tidak pernah diambil sendirian," ucap dia.
Untuk diketahui, Kementerian BUMN merombak jajaran direksi di perusahaan-perusahaan BUMN, terutama di sektor perbankan.
Buntutnya, Suprajarto mantan Dirut BRI yang ditunjuk menjadi Direktur Utama Bank BTN justru malah menolak jabatan tersebut dan lebih memilih mengundurkan diri.
"Saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini apalagi musywarah," kata dia dalam konferensi pers di Restoran Tesate, Menteng, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Baca Juga: Suprajarto Mundur dari Dirut Bank BTN, Ini Kata Kementerian BUMN
Atas dasar itu, Suprajarto akhirnya menolak untuk menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN.
Selain itu, ia juga tak menerima keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN.
"Atas penetapan RUPSLB saya tidak dapat menerima keputusan itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri hasil RUPSLB BTN," imbuhnya.
