Menteri PUPR Pantau Pembangunan Jalan Baru Mengwitani, Bali

Minggu, 01 September 2019 | 16:08 WIB
Menteri PUPR Pantau Pembangunan Jalan Baru Mengwitani, Bali
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, meninjau pembangunan shortcut Mengwitani di Bali, Minggu (1/9/2019). (Suara.com/Dian Kusumo Hapsari).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjono, mengunjungi lokasi pembangunan jalan baru di ruas jalan Mengwitani - Singaraja di titik 5 dan 6. Ruas ini terletak di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali.

Fasilitas jalan yang tengah dikerjakan tersebut merupakan akses menuju kawasan wisata Bedugul, seperti Kebun Raya Eka Praya, Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan dan wisata Singaraja, seperti Pantai Lovina.

Pada kesempatan itu, Basuki mengungkapkan, tujuan pembangunan jalur shortcut ini adalah untuk memperbaiki infrastuktur jalan, khususnya di jalur wisata agar lebih baik lagi.

“Pertama, ini akses jalan dari Denpasar menuju Singaraja. Banyak sekali tikungan. Walaupun memang daerah wisata  yang seharusnya tidak boleh lurus, bukan tidak boleh ya, karena seharusnya lebih artistik dan tidak bikin kemacetan. Kedua, jalan seperti ini mengakibatkan mabuk, sehingga kami diskusi dengan pemprov dan bupati untuk mengatasi ini,” ujar Basuki, Bali, Minggu (1/9/2019). 

Baca Juga: Kementerian PUPR Raih Tiga Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2019

Basuki menambahkan, akan ada 10 shortcut yang akan dibangun. Tahun ini, pemerintah membangun 4 shortcut dengan total panjang 6 kilometer.

“Ada shortcut 3, 4, 5 dan 6. Anggarannya untuk shortcut 5 dan 6 Rp 140 miliar, untuk shortcut 3 Rp 12 miliar, dan 4 memakan anggaran Rp 116 miliar,” ujarnya.

Sampai saat ini, progres pembangunan keempat titik tersebut sudah mencapai 74 persen. Shortcut 5 - 6, dengan ruas panjang 1.095 meter plus jembatan sepanjang 210 meter ini diperkirakan sudah bisa beroperasi awal November 2019.

“Untuk yang titik 5 dan 6, ditargerkan akan selesai pada November 2019,” ujarnya.

Baca Juga: DPR Soroti Kejanggalan dalam Sistem Anggaran Kementerian PUPR

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI