Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan Ibu Kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Lokasi tersebut, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara.
Rencananya, lahan sebanyak 180 ribu hektare akan digunakan pemerintah untuk lokasi pembangunan ibu kota baru. Akan tetapi, tak semuanya lahan dimiliki oleh negara.
Beberapa lahan harus dibebaskan untuk pembangunan ibu kota baru, sehingga dikhawatirkan akan ada spekulan yang menawarkan harga tanah dengan nilai tinggi di lokasi itu.
Baca Juga: Terkait Lahan Ibu Kota Baru, PKB: Jangan Sampai Ada Kongkalikong
Namun, Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan hanya daerah penunjang dua lokasi itu yang akan menjadi incaran spekulan untuk naikkan harga tanah. Sedangkan untuk lokasi ibu kota, sambung Totok, takkan ada spekulan yang akan bermain harga tanah.
"Di dalam area udah enggak ada spekulan, karena areanya udah milik negara. Mungkin di daerah penunjang yang mahal, kayak Jakarta, Bekasi dan Tangerang itu yang mahal," katanya saat dihubungi, Rabu (28/8/2019).
Menurut Totok, pemerintah akan mampu meredam spekulan tanah untuk masuk ke lokasi ibu kota baru. Terlebih, tambahnya, pemerintah memiliki strategi tersendiri untuk menyingkirkan spekulan.
"Pemerintah pasti udah mikir lha, kalau spekulan udah masuk ke sana, jadi dia nyari yang belum masuk semua. Pemerintah bukan orangnya yang enggak ngerti, ngerti semua itu, hindari seperti itu bisa lha," tutur dia.
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal menjaga lahan di Kalimantan Timur yang nantinya bakal dijadikan Ibu Kota baru. Sebab, potensi spekulasi tanah diprediksi meningkat setelah Jokowi mengumumkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara lokasi ibu kota pengganti Jakarta.
Baca Juga: Soal Lahan Ibu Kota Baru, Istana: Katanya sih Bukan Punya Prabowo Lagi
Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah land freezing.
