Infografis
Suara.com - Mimik bahagia tergambar dengan jelas di wajah Joni Martin Fanedai, yang kerap kali dipanggil Jon (62). Ia adalah salah seorang petani garam yang berasal dari Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nua Tenggara Timur (NTT).
Jon baru saja menerima sertifikat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hasil program Redistribusi Tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Rabu 21 Agustus 2019, di Kantor Bupati Kupang, NTT.
Dengan antusias, Jon bercerita bagaimana ia bisa mendapat sertipikat TORA.
"Awalnya saya tidak pernah menyangka bisa dapat sertifikat tanah, karena saya pikir, tanah ini sewaktu-waktu bisa saja diambil oleh investor atau perusahaan. Tapi ternyata TORA sudah masuk ke desa kami," ujarnya, saat dihampiri oleh tim humas Kementerian ATR/BPN, di tambak garamnya di NTT, Kamis (22/8/2019).
Baca Juga: ATR/BPN Beri Pembinaan Monitoring Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis
Jon mengaku, sebagai petani, ia cukup menderita sejak 1992. Ia hanya menggarap lahan yang belum jelas kepemilikannya dan diliputi ketakutan apabila tanah itu diambil, karena baginya, tanah itu ada sumber penghidupan untuk keluarganya.
"Ketika tempat kami didatangi oleh pemerintah daerah bersama dengan kantor pertanahan untuk sosialisasi mengukur tanah sebagai objek TORA, kami sempat menolak. Kami pikir saat itu, apa yang mau dilakukan mereka? Apakah tanah yang diukur ini mau diberikan ke perusahaan? Kalau disertifikatkan, apakah bisa diagunkan ke bank?" tambahnya.
Jon mengaku, masyarakat banyak yang membicarakan jika tanah itu disertifikatkan, maka mereka tidak bisa mengagunkannya ke bank untuk mendapat modal usaha. Padahal Jon sangat berharap, ketika dapat sertifikat tanah, ia bisa mengagunkannya ke bank, karena ia ingin merapikan tambak garamnya.
Kantor Pertanahan terus menyakini Jon dan masyarakat sekitarnya, bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada rakyat, tidak ada kepentingan perusahaan.
Tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) itu murni diberikan kepada rakyat. Selain itu, pihak pertanahan juga menjelaskan, kalau mereka juga bisa mengagunkan sertifikat tanahnya ke bank.
Baca Juga: ATR/BPN Minta Semua PPAT harus Terdaftar di Layanan Elektronik
Mendengar hal itu Jon merasa lega.
"Setelah saya tahu niat pemerintah. Saya langsung menyerahkan tanah ini untuk diukur. Apalagi pemerintah itu kan bertindak berdasarkan undang-undang. Saat itu saya merasa bahwa pemerintah ibarat pagar dan kami masyarakat adalah tanaman. Dengan sertifikasi tanah yang diberikan, saya merasa sudah dilindungi," ujarnya.
Akhirnya, Jon mendapat sertifikat tanah dengan luasan satu setengah hektare pada lokasi bekas HGU PT Panggung Guna Ganda Semesta/PT PGGS, yang luasnya mencapai 3.720 hektare, di Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan menjadi tanah terlantar dan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).
"Sekarang tanah sudah ada, sertifikat tanah juga punya. Jadi kalau nanti ada orang yang mengakui tanah ini, saya punya kekuatan hukum," tuturnya.
Dalam kurun waktu sebulan, Jon mampu memanen garam empat kali dengan mendapat 400 karung garam. Di Kupang, satu karung garam dihargai Rp 20 rib, yang menjadi pendapatan Jon. Dalam satu bulan, ia bisa mendapat Rp 8 juta.
"Saya bersyukur, sertifikat tanah bisa jadi suatu modal, karena ekonomi lemah dan pendapatan rendah. Kita petani garam butuh modal Rp 10 juta untuk membenahi tambak garam, makanya saya akan agunkan ke bank. Saya yakin dengan pendapatan yang ada, saya bisa cicil," tutupnya.
