Ini Cara Menteri ATR Cegah Spekulan Tanah di Lokasi Ibu Kota Baru

Selasa, 27 Agustus 2019 | 19:17 WIB
Ini Cara Menteri ATR Cegah Spekulan Tanah di Lokasi Ibu Kota Baru
Menteri Sofyan Djalil dalam acara Musrenbangnas 2016 di Jakarta, Rabu (20/4/2016). [Suara.com/Dian Kusumo Hapsari]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal menjaga lahan di Kalimantan Timur yang nantinya bakal dijadikan Ibu Kota baru. Sebab, potensi spekulasi tanah diprediksi meningkat setelah Jokowi mengumumkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara lokasi ibu kota pengganti Jakarta.

Menteri ATR atau BPN, Sofyan Djalil, mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah Land Freezing.

"Kita akan freeze dulu biar engga terjadi spekulasi tanah," kata Sofyan dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (27/8/2019).

Meski demikian, Sofyan menyebut langkah land freezing harus menunggu penetepan lokasi (penlok) terkait pembebasan lahan untuk pembangunan ibu kota baru.

Baca Juga: Ibu Kota Baru di Kaltim, BKKBN Siap Jadi Lembaga Pertama yang Pindah

"Land Freezing begitu penlok sudah dikeluarkan," tutur dia.

Terkait pembebasan lahan, Mantan Menko Bidang Perekonomian mengatakan saat ini belum ditetapkan berapa yang akan dibebaskan.

Menurutnya, pembebasan lahan itu tergantung dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia menyebut pembebasan lahan kebanyakan untuk pembangunan jalan.

"Sangat tergantung bagaimana rencana pak menteri PU, bikin jalan bikin ini kan. Seperti yg jalan tol lain. Begitu penlok mau bikin kita bebaskan. Itu relatif mudah," ucap dia.

Sebelumnya Sofyan menyatakan hampir seluruh lahan sekitar 180.000 hektar itu dimiliki negara. Akan tetapi, ia tak merinci terkait kepemilikan tersebut, karena sedang dilakukan indentifikasi.

Baca Juga: Pindah Ibu Kota, Pakar UGM: Pemenuhan Kebutuhan Pangan Harus Diperhatikan

"Sekarang sedang lakukan IP4T, itu kalau selesai kita akan tahu dari indentifikasi, lebih dari 90 persen tanah negara," tutur dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI