Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa Ibu Kota negara akan dipindah ke wilayah Kalimantan Timur yang berlokasi sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara.
Meski telah diumumkan Presiden, namun tak semua masyarakat setuju. Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) misalnya yang menolak pemindahan Ibu Kota.
"Kami menolak rencana pemindahan Ibu Kota ke tempat baru yang diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo," kata Ketua Kowantara Mukroni, Selasa (27/8/2019).
Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, Kowantara menilai pemindahan Ibu Kota membutuhkan anggaran yang cukup besar, sementara situasi ekonomi negara ini belum stabil dengan kondisi daya beli masyarakat yang semakin turun.
Baca Juga: Ada Lahan Prabowo di Ibu Kota Baru, Gerindra: Apa pun Beliau Siap Berikan
"Naiknya harga bahan-bahan pokok. Pendapatan usaha kecil semakin menurun terutama warung-warung makan kecil seperti warteg (warung Tegal) dan lainnya yang sepi dari pembeli karena daya beli masyarakat yang semakin sulit," kata Mukroni.
Selain itu, kesempatan kerja yang semakin sempit akibat dari banyak perusahaan yang tutup dan ini mengakibatkan penganguran semakin besar dan tentunya kemiskinan semakin tinggi.
"Hutang negara semakin membesar. Seharusnya serta kewajiban pemerintah untuk fokus mengatasi ekonomi untuk dijadikan prioritas utama seperti daya beli masyarakat yang semakin turun, harga-harga bahan pokok yang tinggi, pengangguran semakin besar, kemiskinan yang tinggi, dan hutang negara semakin menumpuk," tutur Mukroni.
Menurut Mukroni, masalah-masalah ekonomi tersebut yang wajib segera diatasi dan dijadikan prioritas utama pemerintah dalam mensejahterahkan rakyatnya bukan mewacanakan pemindahan ibu kota yang justru menambah masalah-masalah baru nantinya.
Baca Juga: Tengku Zul Beberkan Ancaman Rudal di Ibu Kota Baru, Ini Gambarnya
