Infografis
Suara.com - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk meloloskan kendaraan listrik dari kebijakan suatu daerah. Salah satunya, memasukan dalam daftar pengecualian kebijakan ganjil genap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ketua Umum Kadin, Rosan Permadi Roeslani meminta langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk adanya pengecualian bagi kendaraan listrik pada kebijakan ganjil genap.
"Saya sempat ngomong dengan Pak Anies, nanti kalau electric car engga usah kena ganjil genap dan kena parkir di mall lah. Itu supaya kita mau beralih ke electric car," kata Rosan dalam sebuah diskusi di Menara Kadin, Jalan Rasuna Said Kuningan, Selasa (27/8/2019).
![Honda memperkenalkan mobil listrik mereka dalam pameran di 64th Internationale Automobil Ausstellung (IAA), Frankfurt, Jerman, 25 September 2011. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/11/17/53234-mobil-listrik-honda.jpg)
Dalam hal ini, Rosan sangat mendukung adanya industri kendaraaan listrik berkembang di Indonesia. Apalagi, lanjutnya, Indonesia punya potensi besar untuk menggarap industri ini.
Baca Juga: Sudirman Said Soal Mobil Listrik: Perlu Infrastruktur yang Memadai
"Marilah kita mengambil momentum ini untuk membangun industri elektrifikasi kendaraan bermotor di kita. Di kita alhamdulilah raw material lengkap, tinggal technical know how yang diperbaiki," tutur dia.
Selain itu, Rosan menambahkan, untuk lebih mengembangkan industri kendaraan listrik juga diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha.
"Kendaraan bermotor listrik kurang lebih ada 5,6 juta di 2019. Kalau kita lihat trend, di 2025 kurang lebih 25 persen kendaraan ini ada di Indonesia. Di satu sisi kita mengarah kepada pemakaian electric vehicle besar dan industrinya ada di kita. Kolaborasi dari semua pelaku kepentingan, dan harus bersama-sama kita jalankan," tandas dia.
