Infografis
Suara.com - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di depan para pengusaha menceritakan kisah hidupnya yang hanya seorang anak petani namun bisa menjadi seorang Gubernur BI.
Anak ke-6 dari 9 bersaudara ini mengaku pernah alami hidup susah semenjak bisnis pertanian tembakau milik kedua orang tuanya bangkrut.
Meski bangkrut, kedua orangnya tetap mendukung Perry untuk bersekolah. Pasalnya, kedua orang tua Ketua Umum ISEI ini berpesan bahwa jika ingin sekolah, maka terus lanjutkan hingga sampai paling tinggi.
"Sampai-sampai saya engga bisa kuliah di UGM, sebab orang tua engga punya uang, pinjem di satu desa dapat Rp 35 ribu, Rp 25 ribu beli formulir dan Rp 10 ribu buat ongkos. Pengennya jadi dokter tapi Rp 25 ribu engga cukup masuk dokter, dapatnya di ekonomi," ucap Perry.
Baca Juga: Gubernur BI Harapkan Hidayah Allah Sebelum Tentukan Suku Bunga Acuan
Perry pun kemudian menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) sambil melakoni kesehariannya sebagai kondektur.
Berkat kegigihannya, Perry berhasil lulus S1 di UGM dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1982.
Setelah lulus, pada tahun 1984, Perry pun masuk kerja di BI. Karir Perry di BI moncer, ia mendapatkan beasiswa untuk meneruskan kuliah hingga S3 dan mendapatkan gelar PhD.
"Masuk BI, pada 1986 saya disekolahkan BI, kemudian 1989 dapat master, 1991 dapet PhD. Dalam waktu 4,5 tahun saya dapet S2 dan S3 sebab Ilmu, ilmu, ilmu. Ini ilmu bank sentral yang belum ada di seluruh negara, ini adalah ilmu yang saya geluti selama 40 tahun di Bank Indonesia," tutur dia.
Perry mengakui, pencapaian yang ia raih berkat restu dan petuah kedua orang tuanya. Bahkan saat menjabat Gubernur BI, Perry kerap mengikuti petuah orang tuanya dalam mengeluarkan kebijakan bank sentral.
Baca Juga: Cabai Segar Mahal, Gubernur BI Minta Masyarakat Konsumsi Cabai Kering
Salah satunya, petuah harus selalu bermusyarah dalam menentukan kebijakan. Salah satunya kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) untuk sektor properti yang selalu bermusyarah kepada dunia usaha seperti Kadin, sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut.
