Suara.com - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun hunian berupa rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus) bagi para petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Bantuan perumahan tersebut diharapkan dapat membantu para petugas Lapas Nusakambangan dan keluarganya untuk tinggal di hunian yang layak.
"Rusun yang kami bangun untuk petugas Lapas Nusakambangan ini bukan sekadar hunian vertikal biasa, tapi kualitasnya seperti apartemen, sehingga nyaman untuk ditempati petugas beserta keluarganya," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Khalawi Abdul Hamid, dalam Peresmian Rusun dan Rusus ASN di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jateng, Kamis (21/8/2019).
Peresmian kedua hunian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM), Yasonna H Laoly, yang didampingi Dirjen Penyediaan Perumahan KemenPUPR.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, perwakilan Polri, BNN, dan Satker Pengembangan Perumahan dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jateng.
Baca Juga: Hari Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR Ziarah ke Makam Bung Hatta
Pembangunan rusun dan rusus ini, imbuh Khalawi, merupakan bentuk dukungan KemenPUPR dalam membantu meningkatkan kesejahteraan para petugas lapas. Selain itu, para petugas dan keluarga yang tinggal di Pulau Nusakambangan bisa tinggal di rumah yang aman dan nyaman.
Rusun ini sangat bagus, karena bahan bangunannya berkualitas dan lantai granit. Selain itu juga telah dilengkapi dengan prasarana dasar seperti tempat tidur tingkat, tempat tidur single, lemari, sofa, meja tamu, kursi dan meja makan.
"Kami siap mendukung program dari Kemenkum dan HAM, khususnya dalam menyediakan hunian yang layak bagi para pegawainya. Tak hanya di Nusakambangan saja, Kementerian PUPR juga telah membangun rusun bagi para pegawai imigrasi di Bali dan Batam," terangnya.
Rusun untuk ASN Kemenkum dan HAM, khususnya petugas Lapas Nusakambangan berada dalam wilayah Pulau Nusakambangan, tepatnya di Desa Tambakreja, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap.
Dua tower rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR pada 2018. Pertama adalah rusun untuk ASN lajang, empat lantai dan unit hunian sebanyak 50 kamar.
Baca Juga: PUPR Bantu Komunitas Pedagang Bakso di Banten Miliki Rumah Layak Huni
Daya tampung rusunawa masing-masing kamar adalah empat orang, sehingga total bisa dihuni 196 orang. Biaya pembangunannya sekitar Rp 16,1 miliar.
Rusun yang kedua, rusunawa untuk ASN yang sudah berkeluarga. Rusun ini dibangun setinggi tiga lantai, sebanyak 42 unit. Tipe unit huniannya adalah 36 dan mampu menampung 42 kepala keluarga. Anggaran untuk pembangunan rusun ini senilai Rp 15,9 miliar.
Sedangkan program pembangunan rumah kedua adalah rumah khusus untuk ASN di Lapas Pulau Nusakambangan. Rusus tersebut dibangun oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jateng.
Total rusus yang dibangun sebanyak 28 unit, tipe 36. Waktu pelaksanaan pembangynan adalah 210 hari, mulai 4 Juni hingga 31 Desember 2018.
Total anggarannya senilai Rp 4,648 miliar. Setiap unit rusus juga telah dilengkapi meubelair, seperti tempat tidur, meja dan kursi makan, lemari pakaian dan sofa
Sementara itu, Menkum dan HAM, Yasonna H Laoly menyatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas bantuan perumahan bagi para pegawainya yang bertugas di Lapas Nusakambangan. Menurutnya, rusun dan rusus tersebut sangat memberikan manfaat, mengingat tugas berat yang harus diemban para petugas saat menjalankan tugas di lapas yang memiliki tingkat pengamanan super ketat.
"Kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR, yang telah banyak membantu dalam menyediakan hunian layak bagi pegawai Lapas Nusakambangan. Selain itu juga untuk melatih para warga binaan Lapas Nusakambangan untuk memiliki keahlian sebagai pekerja konstruksi," katanya.