Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengembangan panas bumi atau geothermal di Indonesia berjalan lambat. Padahal Indonesia sudah memiliki pembangkit listrik energi panas bumi dari 35 tahun yang lalu.
JK mengungkapkan, geothermal bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada 35 tahun silam, sudah ada PLTP di Kamojang, Garut. Kemudian dibangun juga di Dieng dan Lahendong di Manado.
Akan tetapi menurutnya masih berjalan lambat, karena hingga saat ini panas bumi yang terpasang baru mencapai 1.948,5 MW.
"Walaupun sudah 7 kali diseminarkan, pak ketua, ini kemajuannya lambat sekali," ungkap JK saat memberikan pidato dalam The 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Centre, Selasa (13/8/2019).
Baca Juga: Ikut Kehilangan Kiai Kharismatik, Puja-puji Jusuf Kalla ke Mbah Moen
JK kemudian menyinggung soal kerja sama yang dilakukan Geo Dipa Energi Persero dengan kontraktor untuk pembangunan PLTP Dieng Small Scale 10 MW. Menurutnya angka 10 MW terbilang sangat kecil apalagi kerja sama dengan perusahaan asing.
"Kalau mau tanda tangan perjanjian dibuka wapres dan menteri masa 10 mega. Coba 200 megawatt kek, dengan asing lagi. Kalau kerja sama dengan pengusaha lokal boleh lah ya, 10 mega pakai perjanjian diteken, aduh, kelewatan itu tidak percaya diri," ujarnya disaksikan oleh Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar dan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani.
JK juga menyinggung soal lambatnya pergerakan dari pembangkit listrik yang dimiliki Indonesia selain geothermal.
Ia menyebut biotermal PLTU yang dimiliki sudah berusia lanjut. Belum lagi energi terbarukan yang bisa dihasilkan baru 8.000 MW.
Dengan demikian, JK meminta kepada Menteri ESDM juga Dirut PLN untuk bisa duduk bersama mencari apa masalahnya dan bagaimana solusinya.
Baca Juga: Pesan Khusus Jusuf Kalla Saat Lantik 744 Pamong Praja Muda IPDN
"Kalau selama 35 tahun ini saja baru mencapai 8 ribu (MW) sedangkan ini harus 3 kali lipatnya dalam waktu enam tahun (ke depan)," ucapnya.
Apalagi JK menambahkan kalau Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan pada 5 atau 6 tahun ke dapan, malah akan melanggar undang-undang. Lebih lanjut JK juga menyinggung ketimbang sibuk membuat pameran untuk diseminarkan, lebih baik pihak terkait bisa turun langsung ke lapangan untuk belajar mencari solusi.
"Sehingga lain kali berhenti dulu bikin pameran, ke lapangan saja semua dulu, masih banyak pameran kita jalan-jalan juga, kalau konferensi apa sih yang dikonferensikan semua bikin seminar itu-itu juga yang dibacakan, apa yang lain?" ujarnya.
"Kalau pengetahuan ini belajar saja dari Islandia, New Zealand, atau Amerika tentang teknologi, tidak ada yang berat apalagi kalau cuma 10 mega apa susahnya itu.”
