Infografis
Suara.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) berharap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bisa turun langsung meninjau kondisi laut dan pesisir Karawang hingga kawasan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.
Pasalnya, saat ini kondisi laut dan pesisir itu telah tercemari limbah dari kebocoran minyak pipa dan gas pada proyek milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).
Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati mengatakan, bahwa pencemaran itu besar kemungkinan juga merangsek ke kawasan budidaya ikan yang dikelola nelayan.
Menurutnya jumlah pencemaran limbah di Karawang itu lebih besar dari pencemaran bahan beracun berbahaya (B3) minyak di Pantai Melawai, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Baca Juga: Walhi: 45,37 Km Persegi Laut Karawang Kena Tumpahan Minyak Pertamina
"Dari aspek UU Nomor 7 Tahun 2016 tentu ini kan menjadi PR negara ya, tapi melihat responnya Kementerian Kelautan dan Perikanan saja saya rasa belum turun," kata Susan dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
Susan mengungkapkan bahwa sejatinya UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dapat dijalankan terutama pada kondisi pencemaran limbah di Karawang tersebut.
Bukan hanya budidaya ikan dan tambak garam yang terancam, namun juga kondisi kesehatan nelayan yang setiap harinya harus menghidup zat-zat berbahaya dari limbah tersebut.
Pencemaran limbah yang juga mengancam kehidupan biota laut itu menurut Susan menjadi PR bagi seluruh pihak yang berwenang.
"KKP adalah Tuhannya nelayan, ini ada ribuan orang yang terdampak bahkan menurut kami ini lebih besar daripada data yang dimiliki hari ini," tandasnya.
Baca Juga: Minyak Pertamina Bocor di Pesisir Karawang, JATAM: Ini Bencana Industri
