Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Bank Indonesia memiliki peran penting untuk tetap menjaga keseimbangan dari peredaran mata uang.
Tak hanya itu, jelang akhir masa jabatnya, JK meminta pemerintah turut berhemat dalam penggunaan APBN dan APBD untuk ikut menjaga keseimbangan moneter.
JK menerangkan pangkal sinergitas menjaga keseimbangan moneter itu terletak di Gubernur BI. Gubernur BI harus benar-benar seksama menghitung besaran pengeluaran mata uang ke masyarakat.
"Kalau cetak banyak atau keluarkan kredit begitu banyak, maka konsumsi tinggi. Kalau konsumsi tinggi, harga barang naik. Karena harga naik belum tentu bisa diatasi industri secepat mungkin," kata JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).
Baca Juga: Terjerat Utang Ratusan Juta Rupiah, Duda Tiga Anak Pilih Akhiri Hidup
Kemudian pemerintah juga disebut harus berhemat dalam menggunakan APBN dan APBD dalam setiap tahunnya. Boleh berutang, namun kata JK jangan terlalu banyak karena imbasnya lagi-lagi kepada masyarakat.
"Pemerintah juga penting menjaga ini, pemerintah jaga APBN, APBD defisit banyak, jangan berutang banyak," ujarnya.
Di sisi lain JK menilai kalau sebuah negara tidak berutang justru tidak bisa melakukan pembangunan yang mengakibatkan minim pendatapan. Akan tetapi JK mengingatkan pemerintah untuk tetap berutang sesuai dengan keperluan.
"Jadi bagaimana kita menjaga ekonomi dengan cara harmoninya antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal pemerintah, kemudian kesempatan pengusaha untuk berproduksi dan berdagang," tandasnya.
Baca Juga: Turun Tipis, Utang Pemerintah Semester I 2019 capai Rp 4.570 Triliun