Infografis
Suara.com - PT Pos Indonesia (Persero) membantah pemberitaan di media massa yang menyebutkan, perusahaan layanan pos dan logistik tersebut sedang mengalami krisis keuangan dan akan bangkrut.
"Pemberitaan media massa bahwa saat ini Pos pailit, Pos meminjam dana dari bank untuk membayar gaji karyawan, itu tidak benar," kata Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono dalam siaran pers di Jakarta, Senin (22/7/2019).
Gilarsi memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di media daring nasional diawali dari pernyataan DPR RI Rieke Dyah Pitaloka, yang meminta perlunya perhatian Pemerintah terhadap kondisi Pos Indonesia.
"Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Rieke DyahPitaloka, sebagai wujud pembelaannya kepada Pos Indonesia. Karena memang diperlukan keterlibatan pemerintah untuk melakukan proses penyehatan Pos Indonesia yang sudah lama tertunda," ujarnya.
Baca Juga: Dikabarkan Bangkrut, Ini Penjelasan PT Pos Indonesia
Namun, tambah Gilarsi, dalam beberapa poin pada pemberitaan media itu tidak benar, seperti pinjaman bank untuk membayar gaji karyawan.
"Benar perusahaan perlu modal kerja untuk mendanai operasi, mendanai tagihan. Modal kerja dipinjam dari bank, namun tidak untuk tujuan membayar gaji karyawan," katanya.
Ia menjelaskan, perputaran uang di Pos Indonesia per bulan rata-rata sekitar Rp 20 triliun (karena pos punya jasa keuangan). Pos juga mendapat rating A- dari lembaga pemeringkat nasional terkemuka Pefindo.
Menurutnya, perusahaan berupaya dalam menghadapi disrupsi itu tidak unik dan wajar saja. Untuk menjawab disrupsi yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir ini Pos Indonesia sedang melakukan tranformasi bisnis meliputi semua aspek bisnis, SDM, penguatan anak usaha, pengembangan produk baru, dan lain-lain.
Dengan begitu, Gilarsi membantah pernyataan yang menyebutkan Pos Indonesia bangkrut atau pailit.
Baca Juga: PT Pos Indonesia Terancam Bangkrut, GP Ansor Singgung Gaji Karyawan
"Ini jelas pendiskreditan tanpa data," ujarnya.
