Infografis
Suara.com - Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Sumantri Suwarno angkat bicara soal perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pos Indonesia yang terancam bangkrut.
Dikutip dari akun Twitter pribadinya @mantriss, mengatakan Pos Indonesia memiliki sistem yang ketinggalan zaman dibanding perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang. Pasalnya JNE dan Tiki menerapkan bagi hasil bersama para agennya dan pegawai tetap yang sedikit.
"PT Pos pegawainya 40 puluhan ribu, untuk gaji Rp 3 jutaan saja Rp 120 miliar sebulan. Lawannya Tiki, JNE yang sistemnya bagi komisi dengan agen-agennya," tulisnya yang dikutip Suara.com, Senin (22/7/2019).
Sumantri menambahkan untuk organisasi Tiki dan JNE dinilai lebih efisien karena Pos Indonesia tidak mengikuti perkembangan zaman.
Baca Juga: Pos Indonesia Disebut Akan Bangkrut, Ferdinand: Management Tak Bisa Mikir
"Secara postur PT Pos ini sudah ketinggalan zaman," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean juga menanggapi Pos Indonesia yang terancam bangkrut. Menurutnya PT Pos Indonesia yang tidak melakukan transformasi sesuai perkembangan zaman.
Bahkan ia meminta melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaen2 untuk manajemen Pos Indonesia dan Kementerian BUMN harus bertanggung jawab. Pasalnya saat ini PT Pos Indonesia dinilai hanya bergantung pada penjualan materai saja.
"Management PT Pos dan @KemenBUMN yang salah dalam hal ini. Sudah bertahun-tahun pesaing lahir seperti TIKI dan JNE, tapi PT Pos tidak kunjung bertransformasi sesuai tuntutan waktu," ujar Ferdinand yang dikutip Suara.com, Sabtu (20/7/2019).
Baca Juga: Jelang Lebaran, PT Pos Indonesia Dirikan Pos Rehat
