Infografis
Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean angkat bicara soal perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pos Indonesia yang terancam bangkrut.
Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi akibat PT Pos Indonesia yang tidak melakukan transformasi sesuai perkembangan zaman.
Dikutip dari akun Twitter pribadinya @FerdinandHaen2 mengatakan, manajemen dan Kementerian BUMN harus bertanggung jawab. Pasalnya saat ini PT Pos Indonesia dinilai hanya bergantung pada penjualan materai saja.
"Management PT Pos dan @KemenBUMN yang salah dalam hal ini. Sudah bertahun-tahun pesaing lahir seperti TIKI dan JNE, tapi PT Pos tidak kunjung bertransformasi sesuai tuntutan waktu," tulisnya seperti dikutip Suara.com, Sabtu (20/7/2019).
Baca Juga: PT Pos Telat Bayar Gaji, Tim Prabowo: Ancaman Serius Masa Depan BUMN
Ferdinand menegaskan, manajement PT Pos Indonesia yang tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut harus diberhentikan.
"Management tak bisa mikir harusnya diganti," tambahnya.
Untuk diketahui, isu PT Pos Indonesia terancam bangkrut lantaran pejabatnya disebut-sebut sampai meminjam uang ke bank untuk membayar gaji karyawan.
