Infografis
Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan pelepasan ekspor hasil perikanan serentak di lima lokasi dengan total volume ekspor mencapai 8,9 ribu ton ikan.
Pelepasan panen raya itu dilakukan secara serentak di lima pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Belawan Medan, dan Soekarno Hatta Makassar, dengan menggunakan sebanyak 394 kontainer.
Sedangkan berbagai jenis ikan yang diekspor itu mulai dari nila, bayi gurita, udang, sotong, cumi-cumi, kakap serta tuna dan masih banyak lagi yang nilainya sekitar Rp 588 miliar.
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina menyatakan, khusus untuk di Pelabuhan Tanjung Priok sendiri, ekspor diikuti delapan perusahaan yang menggunakan 252 kontainer dengan nilai devisa mencapai Rp 466 miliar.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti dan Najwa Shihab Masuk Daftar Wanita Paling Dikagumi
Pada saat ini pula, Indonesia tercatat sebagai negara penyuplai ekspor tuna terbesar di dunia. Tak hanya itu, Indonesia pun menjadi eksportir kepiting laut nomor satu ke Amerika Serikat.
Selain Amerika Serikat, negara lain yang masuk dalam 10 besar negara tujuan ekspor utama Indonesia yaitu China, Jepang, Australia, Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Italia, dan Vietnam.
Keberhasilan Indonesia di sektor ekspor komoditas perikanan pun meningkat. Tren ekspor produk perikanan Indonesia meningkat 45,9 persen, yaitu dari 654,95 ribu ton senilai 3,87 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 955,88 ribu ton senilai 5,17 miliar dolar AS di 2018.
Hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Kajiskan), Maximum Sustainable Yield (MSY) perikanan Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 7,3 juta ton di tahun 2015 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017, atau meningkat sebesar 71,78 persen.
Peningkatan stok ikan ini juga dibarengi kenaikan jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap.
Baca Juga: Jika Menang Lomba Dayung Lawan Bos Facebook, Susi Pudjiastuti Mau Beli Ini
Produksi perikanan tangkap meningkat dari 6,67 juta ton senilai Rp 120,6 triliun pada 2015 menjadi 7,3 juta ton dengan nilai Rp 210,7 triliun pada 2018. Dengan kata lain, terjadi peningkatan nilai produksi perikanan sebesar 74,7 persen.
Kenaikan produksi perikanan tangkap ini, berdampak terhadap produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) binaan KKP dan akhirnya mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan.
Capaian ini menjadikan neraca perdagangan perikanan Indonesia ada di urutan nomor satu di Asia Tenggara.
Hasil positif di atas adalah buah dari upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang digalakkan pemerintah lewat KKP selama beberapa tahun belakangan.
Tak pandang bulu, ratusan kapal penangkap ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia pun ditenggelamkan.
Upaya itu dilakukan dengan penenggelaman 516 kapal pencuri ikan. Bahkan, di Semester I tahun 2019 saja, KKP telah berhasil menangkap 67 kapal pencuri ikan.
“Betapa kekuatan yang ada, potensinya itu besar sekali, kita juga berhasil menggagalkan beberapa penyelundupan bibit lobster. Walaupun jika dibandingkan impornya Singapura yang mencapai Rp 10 triliun sementara yang pemerintah gagalkan hanya Rp 1 triliun tapi itu berhasil meningkatkan komoditas ekspor lobster Indonesia hampir 50 persen lebih," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Tumbuhnya pasokan ekspor komoditas perikanan di Indonesia tak luput dari kinerja lembaga di bawah pengawasan Menteri Susi.
Direktur Jenderal Organisasi Pangan Dunia (FAO) Periode 2012-2019, Jose Graziano da Silva, pernah menyampaikan apresiasi dan pujiannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena berperan secara konsisten dalam pemberantasan IUU fishing di laut.
Mudahkan perizinan ekspor Susi juga dikenal mau melakukan terobosan dalam kebijakannya. Salah satunya lewat kerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KKP menyinkronisasikan Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate) yang dikeluarkan BKIPM dalam penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Kebijakan itu dinilai membidani kemudahan dan efisiensi bagi pengusaha sektor perikanan dan kelautan mengurus izin ekspor.
"Dulu pengusaha harus pergi ke setiap departemen, satu dokumen, satu departemen. Sekarang cukup satu dokumen, dalam satu waktu, jadi akan memudahkan para pengusaha," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dengan demikian, Susi meminta para pelaku usaha perikanan untuk jujur dan menaati regulasi, apalagi ia menemukan bahwa selama ini masih banyak data terkait ekspor yang tidak dilaporkan.
Dalam beberapa kasus sebelumnya, ditemukan pelaporan ekspor yang nilainya tak sesuai dengan total volume dari produk yang diekspor.
Dengan terobosan sistem pelaporan data ekspor itu, nilai pemberitahuan ekspor barang, dan nilai sertifikat kesehatan menjadi lebih sinkron sehingga mau tak mau, pengusaha harus tertib dalam melaporkan setiap data ekspor produk perikanannya.
"Bea cukai tidak akan menerima apabila nilainya beda dengan sertifikat kesehatan," ujar Susi.
Perikanan berkelanjutan Susi juga secara getol berkampanye agar dunia menerapkan prinsip perikanan berkelanjutan. Prinsip tersebut, akan memaksa setiap negara untuk menerapkan kebijakan untuk menjaga lautan dari berbagai kerusakan.
Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga berpesan agar pengusaha ikan hidup jangan lagi menerima hasil tangkapan dan menyuplai potassium ataupun bahan dinamit kepada nelayan untuk menangkap ikan.
Ia mengimbau pengusaha dan pelaku penangkapan ikan harus patuh dan tertib menjaga kelestarian untuk keberlanjutan usaha.
Selain itu, Susi juga mengimbau kepada pengusaha penangkapan untuk tidak melakukan alih muat di tengah laut atau transshipment dan penyelundupan ekspor perikanan ke luar negeri.
Apalagi, dengan melakukan ekspor raya perikanan secara serentak di lima lokasi, KKP telah menunjukkan betapa Indonesia sangat kuat sektor perdagangan kelautannya.
Di tengah pasang surut neraca perdagangan Indonesia, sektor perikanan masih menjadi sektor yang menjanjikan sehingga sudah selayaknya Indonesia membangun sektor ini lebih baik sehingga mampu menjadi posisi pertama di dunia. (Antara)
