Infografis
Kenaikan produksi perikanan tangkap ini, berdampak terhadap produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) binaan KKP dan akhirnya mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan.
Capaian ini menjadikan neraca perdagangan perikanan Indonesia ada di urutan nomor satu di Asia Tenggara.
Hasil positif di atas adalah buah dari upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang digalakkan pemerintah lewat KKP selama beberapa tahun belakangan.
Tak pandang bulu, ratusan kapal penangkap ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia pun ditenggelamkan.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti dan Najwa Shihab Masuk Daftar Wanita Paling Dikagumi
Upaya itu dilakukan dengan penenggelaman 516 kapal pencuri ikan. Bahkan, di Semester I tahun 2019 saja, KKP telah berhasil menangkap 67 kapal pencuri ikan.
“Betapa kekuatan yang ada, potensinya itu besar sekali, kita juga berhasil menggagalkan beberapa penyelundupan bibit lobster. Walaupun jika dibandingkan impornya Singapura yang mencapai Rp 10 triliun sementara yang pemerintah gagalkan hanya Rp 1 triliun tapi itu berhasil meningkatkan komoditas ekspor lobster Indonesia hampir 50 persen lebih," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Tumbuhnya pasokan ekspor komoditas perikanan di Indonesia tak luput dari kinerja lembaga di bawah pengawasan Menteri Susi.
Direktur Jenderal Organisasi Pangan Dunia (FAO) Periode 2012-2019, Jose Graziano da Silva, pernah menyampaikan apresiasi dan pujiannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena berperan secara konsisten dalam pemberantasan IUU fishing di laut.
Mudahkan perizinan ekspor Susi juga dikenal mau melakukan terobosan dalam kebijakannya. Salah satunya lewat kerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KKP menyinkronisasikan Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate) yang dikeluarkan BKIPM dalam penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Baca Juga: Jika Menang Lomba Dayung Lawan Bos Facebook, Susi Pudjiastuti Mau Beli Ini
Kebijakan itu dinilai membidani kemudahan dan efisiensi bagi pengusaha sektor perikanan dan kelautan mengurus izin ekspor.
