Infografis
Suara.com - Akibat majunya awal musim kemarau tahun ini, yaitu April, pemerintah meningkatkan resiko kekeringan dan kebarakan lahan, serta kegagalan panen. Pada 2019, musim kemarau diperkirakan lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah yang telah memasuki musim kemarau meliputi Aceh (pesisir utara dan timur), Sumatera Utara bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian tenggara, pesisir barat Sulawesi Selatan, pesisir utara Sulawesi Utara, pesisir dalam perairan Sulawesi Tengah, sebagian Maluku dan Papua bagian selatan.
Perubahan iklim global saat ini menunjukkan kondisi El Nino lemah, yang mana anomali SST di wilayah Samudera Pasifik dan Hindia lebih positif dan membawa udara hangat ke wilayah Indonesia. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga Januari 2020.
Kementerian Pertanian (Kementan) pun telah melakukan berbagai upaya antisipasi. Salah satunya dengan memprediksi dan menginformasikan potensi kekeringan yang akan melanda di sebagian besar daerah di Indonesia saat ini, melalui aplikasi Si - Perditan dan telah merencanakan upaya penanggulangannya.
Baca Juga: Kemarau Datang, Kementan Minta Petani Asuransikan Sawahnya Sebelum Ditanami
"Puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada Agustus - September, dan berlanjut sampai Oktober. Sementara itu, musim hujan diperkirakan akan terjadi pada pertengahan November 2019, sehingga ada pergeseran musim hujan 1 - 2 bulan, yang biasanya terjadi di Oktober," papar Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan, Ketut Karyasa, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Berpijak pada pengalaman saat menghadapi dan mengantisipasi kegagalan panen akibat kekeringan tahun 2015, atau El - Nino kuat, beberapa langkah operasional dilakukan oleh Kementan dan pemerintah daerah, termasuk dinas pertanian provinsi, kabupaten dan kota.
Pertama, merencanakan jadwal tanam dan pemilihan komoditas tanaman yang tahan kekeringan, seperti tanaman jagung, ubi kayu dan lainnya di Agustus dan September, karena merupakan puncak kekeringan. Kedua, pengaturan dan penjadwalan buka tutup pintu-pintu air di waduk atau bendungan, dengan memanfaatkan informasi tinggi muka air (TMA) di aplikasi Si - Perditan.
Ketiga, optimalisasi penggunaan pompa-pompa air pada sumber-sumber air, seperti dam - parit atau sumur dangkal dan dalam oleh Brigade Tanam. Keempat, penerapan sistem pembibitan kering dan dapog (tray) dan pengolahan tanah awal, agar saat hujan turun, bibit dapat langsung ditanam karena kemunduran awal musim hujan (MH) selama 1 - 2 bulan, yakni pada Oktober dan November.
"Melalui upaya-upaya tersebut, kegagalan panen akibat kekeringan dapat diminimalisir kerugiannya," ujarnya.
Baca Juga: Kementan Terus Perbaiki dan Awasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Pemerintah Optimalkan Pompanisasi
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya kini mengoptimalkan pompanisasi di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.
"Sudah kita instruksikan kepada petani dan kelompok tani untuk optimalisasi pompa yang kami beri. Kita instruksikan mereka memompa air dari sungai terdekat," katanya.
Sedangkan untuk lahan kering yang berlokasi jauh dari sungai, kata dia, petani dapat memanfaatkan sumber air permukaan. Berdasarkan data Kementan per Juli 2019, terdapat 112.526 hektare lahan yang terkena puso seluruh provinsi di Indonesia.
"Data per Juli, yang terkena seluas 112.526 hektare. Ini lebih kecil dibanding periode sama pada 2018, seluas 117.616 hektare," sebut Sarwo Edhy.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya beras, Kementan juga sudah menurunkan tim pada 1 - 4 Juli 2019 di beberapa daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Hasil pantauan tim, kondisi pertanaman padi di beberapa lokasi di Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul menunjukkan masih tumbuh dengan baik. Hal ini terjadi karena air irigasi masih mencukupi, walaupun ada pengaturan atau pergiliran jadwal pengairan.
Hal ini di buktikan dengan hasil pemantauan terhadap kondisi TMA di Waduk atau Bendungan Sermo, yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Saat ini kondisinya masih normal, dengan elevasi TMA pemantauan 131,49 meter dan elevasi TMA rencana 121,68 meter (per 1 Juli 2019).
Secara umum, fase pertanaman padi (standing crop) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul sangat bervariasi, yakni vegetatif - 1 umur tanaman 16 - 30 hari setelah tanam (HST) sampai dengan generatif - 1 atau mau panen.
"Kondisi pertanaman padi yang bervariasi ini menggambarkan bahwa panen padi 1 - 2 bulan ke depan di Yogyakarta masih aman, sehingga pasokan beras masih cukup," jelas Karyasa.
Sementara itu, hasil pantaun pasokan dan harga beras di pedagang grosir dan eceran di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, menunjukkan, pasokan pangan khususnya beras masih aman sampai 1 - 2 bulan ke depan dan harganya masih stabil.
Pasokan beras di beberapa pedagang eceran di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta sebanyak 1 - 3 ton per minggu, dan untuk pasokan beras di beberapa pedagang grosir dan eceran 5 - 35 ton per minggu, dan harga beras berkisar Rp 8.500 - 9.500 per kilogram.
Menurut Ismanto dari Toko Etik, salah satu pedagang beras grosir dan eceran di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, saat musim kemarau tahun ini, harga beli beras per kilogram berkisar Rp 8.500 - Rp 9.000 dan akan di jual kembali Rp 9.000 - Rp 9.500, sehingga ada margin keuntungan sebesar Rp 500 per kilogram.
Sementara itu, harga jual beras di Kabupaten Bantul lebih rendah, yaitu berkisar Rp 8.500 - Rp 9.000 per kilogram. Menurut Warjilah, pemilik UD Tani Rahayu, salah satu pedagang beras di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, ia mengambil keuntungan sebesar Rp 500 per kilogram, dari harga beli dengan beras saat ini. Sebagian besar pasokan masih berasal dari Kabupaten Bantul sendiri.
Untuk pasokan beras yang di perdagangkan di Kabupaten Gunung Kidul sebagian berasal dari Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Seperti Kabupaten Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Sragen dan Pati. Sementara itu, sebagian besar kebutuhan beras rumah tangga tani di Kabupaten Gunung Kidul berasal dari hasil panen padi sendiri, mereka umumnya tidak menjual panennya tetapi disimpan untuk di konsumsi sendiri.
