Infografis
Suara.com - PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) hingga Juni 2019 jumlah pendapatan belum mencapai 20 persen dari target laba yang ditetapkan. Padahal saat ini sudah di pertengahan tahun.
Hal tersebut diungkapkam pendiri KBN Yustian Ismail, bahkan ia membantah pernyataan Kuasa Hukum KBN, Hamdan Zoelva yang menyebutkan bahwa KBN berjalan sangat baik dan sehat. Menurutnya Hamdan menjadi sebagian besar masalah yang ditinggalkan pengurus lama KBN.
“Selain target laba yang belum tercapai, rasio dana lancar yang dimiliki oleh KBN dengan hutang sangatlah jomplang. Kalau KBN tidak mendapatkan uang yang banyak di bulan Agustus nanti, kondisi KBN dapat terpuruk,” ujar Yustian kepada wartawan, Senin (8/7/2019).
Yustian menambahkan kondisi keuangan KBN justru memikul beban berat berupa tagihan yang terus masuk. Diantaranya jumlahnya sangat besar untuk pembiayaan pembangunan area C-4.
Baca Juga: Dongkrak Kinerja, KBN Diminta Kembali Jalani Bisnis Sewa Tempat dan Lahan
“Untuk membayar utang-utang tersebut, KBN tidak akan mampu kecuali menambah pinjaman lagi. Bagaimana bisa dibilang untung, buntung barangkali, ” terangnya.
Yustian juga meminta pemerintah untuk menugaskan auditor independen terkait laporan keuangan KBN. Hal tersebut untuk menguak permasalahan yang terjadi di internal KBN.
“Saya ingin KBN kembali ke masa kejayaannya, untuk itu tikus-tikus yang berkeliaran di KBN harus dibasmi,” tuturnya.
Menurutnya dimasa kepemimpinan Sattar Taba kini KBN menghadapi permasalahan hukum. Salah satunya terkait kisruh pengembangan pelabuhan Marunda dengan KCN.
Yustian menyarankan KBN harus kembali kepada konsep awal. Menurutnya KBN salah kamar mengingat tidak ada ahli di bidang pelabuhan.
Baca Juga: Kampanye 4 Anak di Bali, Ini Tanggapan Kepala BKKBN yang Baru Dilantik
