Infografis
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan membantu komunitas para pedagang bakso dan tahu - tempe di Kota Serang, Banten, agar bisa memiliki rumah layak huni. Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan perumahan berbasis komunitas.
"Usulan pembangunan perumahan berbasis komunitas dapat disampaikan, baik kepada pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR melalui pemerintah daerah setempat. Kali ini, kami ingin membantu komunitas pedagang bakso cuanki dan tahu - tempe di Serang, agar mereka bisa punya rumah sendiri dan layak huni," ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Yusuf Hariagung, usai melakukan Rapat Kesiapan Lahan Untuk Perumahan Komunitas Pedagang Bakso Cuanki dan Pedagang Tahu - Tempe, Banten, Kamis (4/7/19).
Program pembangunan perumahan berbasis komunitas adalah hasil kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, serta bekerja sama dengan asosiasi seperti Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi).
Program tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk bisa menikmati subsidi rumah melalui program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Kementerian PUPR Diminta Rancang Desain Konsep Kota
Program perumahan berbasis komunitas merupakan bagian dari Program Satu Juta Rumah. Cara ini dinilai bisa memudahkan masyarakat dari komunitas maupun profesi tertentu untuk memiliki rumah.
Dalam rapat tersebut, hadir Direktur Rumah Swadaya Penyediaan Perumahan, Jhony F Subrata , Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, M.Yanuar, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten, Dinas Perkim Kota Serang, Bappeda Kota Serang, ATR/BPN, Perwakilan Realestate Indonesia, Bank BTN serta Komunitas pedagang Bakso Cuanki dan Pedagang Tahu - Tempe Kota Serang.
"Sebelumnya, pemerintah juga telah memulai proyek percontohan pembangunan rumah berbasis komunitas yang didukung KPR FLPP dan SBUM, yakni Pembangunan Perumahan Komunitas Pencukur Rambut, yang tergabung dalam Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG), di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat," ujar Jhony.
Sebagai informasi, pada 2019, KemenPUPR juga telah mengalokasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk Provinsi Banten sebanyak 3.075 unit dari 4.000 unit rumah. Bantuan bedah rumah tersebut tersebar di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Pandeglang (1.450 unit), Tangerang (875 unit), Lebak (100 unit), Tangerang Selatan (200 unit), Serang (450 unit).
"Total bantuan bedah rumah untuk Provinsi Banten anggarannya Rp 70 miliar," terangnya.
Baca Juga: Menteri PUPR: Ibu Kota Baru Harus Aman dari Ring of Fire dan Dekat Pantai
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Yanuar menjelaskan, pelaksanaan rapat koordinasi tersebut juga bertujuan untuk mengetahui kesiapan lahan untuk perumahan komunitas pedagang bakso cuanki dan pedagang tahu - tempe di Kota Serang. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi skema penyaluran bantuan untuk perumahan komunitas tersebut serta kesiapan lahannya.
