Infografis
Suara.com - Dalam 10 tahun terakhir, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM sudah menggelontorkan dana bergulir sebesar Rp 211 miliar untuk perkuatan permodalan koperasi dan UMKM di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
"Penyaluran dana bergulir di Sumsel terbilang cukup intensif. Itu jumlah yang tidak sedikit, dimana Sumsel menduduki posisi kedelapan dari 34 provinsi di Indonesia," kata Dirut LPDB, Braman Setyo, saat menjadi panelis pada peringatan Hari UMKM Internasional 2019, yang diselenggarakan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, di Palembang, Sumsel, Selasa (2/7/2019).
Di depan ratusan UMKM binaan ICSB Sumsel, Braman mengajak para pelaku UMKM untuk dapat mengakses dana bergulir sebagai solusi perkuatan permodalan usahanya.
"Kita berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, termasuk perbankan. Beberapa keunggulan LPDB - KUMKM adalah bunga yang sangat murah, yakni 4,5 persen per tahun menurun untuk sektor usaha mikro dan kecil, 5 persen untuk sektor riil, dan 7 persen untuk koperasi," ujarnya.
Baca Juga: LPDB Lirik Pola Tanggung Renteng Kopwan SBW Jadi Role Model
Keunggulan lainnya, lanjut Braman, selain sebagai akses permodalan, LPDB - KUMKM juga menerapkan pola pendampingan dan penjaminan bagi debiturnya.
"Salah satu kendala UMKM mengakses kredit biasanya terkait agunan. Di LPDB cukup menyiapkan agunan sebesar 30 persen saja, karena selebihnya di-cover perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo dan Jamkrida," tambahnya.
Braman mengakui, komunitas-komunitas usaha yang menjadi binaan ICSB merupakan pasar potensial yang bisa dikembangkan. Apalagi komunitas didominasi kaum perempuan, sehingga diharapkan dapat bersatu dan berkembang bersama dalam sebuah Kopwan.
Dengan bergabung bersama Kopwan, Braman yakin bahwa penyaluran dana bergulir di Sumsel bakal semakin deras lagi.
"Banyak bukti sukses di daerah lain. Kopwan sukses dalam menyerap dana bergulir untuk kebutuhan modal anggotanya. Bahkan ada satu Kopwan yang bakal dijadikan sebagai role model karena menerapkan sistem tanggung renteng," imbuh Braman lagi.
Baca Juga: Meski Gandeng Fitench, LPDB Pastikan Bunga Tetap Rendah
Selain itu, bila mereka bernaung dalam satu wadah koperasi, maka akan mendapat pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM di wilayahnya masing-masing.
"Akan lebih mudah lagi bila ICSB membentuk induk koperasi yang menaungi Kopwan-Kopwan tersebut," tegas Braman.
Untuk mendapatkan dana bergulir dari LPDB - KUMKM, para pelaku koperasi dan UMKM tidak perlu datang jauh-jauh ke Jakarta.
"Cukup menghubungi Dinas Koperasi dan UKM untuk memverifikasi kelayakan usahanya. Kita sudah ada koordinasi terkait hal itu," kata Braman, seraya menyebutkan bahwa lama proses pengurusan dana bergulir tidak lebih dari 21 hari bila seluruh kelengkapan administrasi sudah terpenuhi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua ICSB Sumsel, J Riyantoni menjelaskan, bahwa pihaknya sangat peduli Pada pemberdayaan UMKM di Sumsel, dengan menggulirkan aneka program rutin seperti pelatihan, riset, hingga membangun jaringan bisnis dan komunitas usaha.
"Saya selalu memberikan apresiasi dan penghargaan bagi usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha kecil, terutama dalam hal perkuatan permodalan. Yang pasti, kita terus berupaya meningkatkan kapasitas usaha UMKM dan meningkatkan kredibilitas usahanya," tandas Riyantoni.
Komunitas Terbesar
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengungkapkan, UMKM merupakan komunitas terbesar di wilayahnya. Ia mengaku peduli pada program pemberdayaan UMKM.
"UMKM tak hanya ada di kota, melainkan banyak juga di desa-desa. Maka kita memberikan perhatian khusus pada pengembangan UMKM," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa UMKM di desa-desa memiliki peluang yang sama untuk dapat berkembang.
"Memang kita akui, masih ada kendala, seperti ketersediaan infrastruktur hingga jaringan internet. Kita mengeluarkan beberapa kebijakan yang tujuannya untuk mempermudah dan membuat murah," ucap Herman.
Herman mengajak pelaku UMKM di Sumsel untuk memiliki daya saing yang tinggi di era ekonomi digital ini.
"Saya berharap, jadikan ekonomi digital sebagai sarana untuk memudahkan usaha, dengan tidak menghilangkan peran manusia serta unsur tatap muka sebagai budaya silaturahmi bangsa Indonesia," pungkasnya.
