Infografis
Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya ambil sikap terkait dugaan rangkap jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia Gusti Ngurah Askhara Danadiputra oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, pihaknya akan mencopot Ari sebagai komisari utama Sriwijaya Air.
"Kita hormati putusan KPPU untuk rangkap jabatan. Untuk yang pak Ari Askara di sriwijaya kita ganti. Kan beliau merangkap komisaris utama di Sriwijaya," ujar Gatot saat ditemui di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Kendati demikian, menurut Gatot rangkap jabatan pada perusahaan BUMN diperbolehkan. Asalkan, rangkap jabatan tersebut tak membuat bisnis perseroan terganggu.
Baca Juga: Garuda Indonesia Harusnya Jujur Laporkan Kondisi Keuangan, Rugi Bukan Aib
"Di dalam penugasan dibolehkan dianggap berpengaruh pada persaingan usaha akan kita ganti," kata Gatot.
Untuk diketahui, KPPU memeriksa Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra karena diduga melanggar aturan KPPU soal rangkap jabatan.
Ari Askhara diduga melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 26.
Dalam pasal 26 Undang-undang tersebut menyatakan, bahwa seseorang yang menempati jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, dilarang merangkap jabatan yang sama bila ia berada dalam pasar sejenis pada waktu yang bersamaan.
Diketahui, Ari Askhara saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Garuda juga menjabat sebagai Komisaris Utama di Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air.
