Cek Fakta
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman, antara lain membahas masalah energi.
Pertemuan bilateral tersebut digelar di sela hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Intex Osaka, Jepang, Sabtu.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengemukakan beberapa hal. Pertama, terkait dengan rencana pembentukan Dewan Konsultasi Tingkat Tinggi yang diusulkan pihak Arab Saudi.
Sebagai tindak lanjut dari keseriusan Indonesia dalam hal itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah membahasnya dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf saat keduanya bertemu di sela-sela pertemuan OKI di Jeddah, 29 Mei 2019.
Baca Juga: Arab Saudi Sebut Jokowi Beruntung Punya Dua Menteri Wanita Terbaik di Dunia
“Saya berharap pembentukan dewan tersebut dapat diresmikan bersamaan dengan kunjungan Yang Mulia ke Indonesia yang sempat tertunda,” ujar Presiden Jokowi seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Isu kedua yang diangkat Presiden Jokowi adalah kerja sama antara Pertamina dengan Aramco.
Terkait hal ini, menteri luar negeri kedua negara telah membahasnya di Jeddah dan bersepakat untuk mendorong pertemuan tingkat menteri kedua negara.
Sebagai tindak lanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati telah melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Arab Saudi Khalid Al-Falih di sela-sela Pertemuan Menteri Energi G20, 16 Juni 2019 di Jepang.
Diharapkan pembahasan kerja sama sudah dapat selesai pada bulan Oktober 2019 sehingga kerja sama dapat segera dilakukan.
Baca Juga: Intip Keseruan Turnamen PUBG di Arab Saudi
Indonesia juga siap untuk mengirimkan tim untuk membahas kerja sama lain, misalnya di bidang petrokimia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam revolusi ekonomi untuk mencapai visi Saudi 2030. (Antara)
