Infografis
Suara.com - Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi pengembangan perluasan areal daerah penyangga Trans Papua, Selasa (25/6/2019).
Rapat dipimpin Dirjen PSP Sarwo Edhy dan dihadiri Tim staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Pemda Kabupaten Mimika (Sekda, Asisten II, Kepala dinas Pertanian), Pemda Kabupaten Intan Jaya (Kepala Bappeda, Kadistan), Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua.
Selain itu, hadir juga Direktorat Komoditas seperti Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Ditjen Tanaman Pangan, Perwakilan Direktorat Perbenihan Ditjen Hortikultura, Perwakilan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan dan Para Esselon II Lingkup Ditjen PSP.
Sarwo Edhy mengatakan, ada beberapa kritikal poin dalam usaha tani. Di antaranya lahan, prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen dan konomi biaya tinggi serta perubahan iklim.
Baca Juga: Unik, Kementan dan FAO Siapkan 19 Orang untuk Jadi Detektif Penyakit Hewan
“Untuk itu, dalam rangka pengembangan potensi lahan di wilayah Propinsi Papua, maka kepastian status lahan sebaiknya dapat dijamin clear dan clean guna pengembangan komoditas secara berkelanjutan," ujar Sarwo Edhy di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Untuk itu, Tim Staf Khusus Presiden akan memastikan status penggunaan lahan sehingga tidak menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan potensi sumber daya lahan untuk pengembangan komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya.
Menurut Sarwo Edhy, Kopi Arabika merupakan salah satu komoditas yang sangat sesuai untuk wilayah pegunungan. Untuk itu, akan diupayakan penanaman kopi sepanjang jalur Trans Papua dengan mengutamakan pada ketersediaan sumber daya manusia (petani).
“Pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura akan diupayakan guna memenuhi kebutuhan akan pangan pokok secara insitu," tambahnya.
Untuk itu, akan ada koordinasi lintas sektor Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi ini. Akan dibentuk Tim Kerja guna melakukan action ke depan, peninjauan ke lokasi, Staf khusus akan laporkan Presiden RI, terkait peresmian jalan trans dan membukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan pada bulan Agustus 2019.
Baca Juga: Kementan Gelar Pelatihan Teknis Alsintan di Kudus
“Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil," katanya.
Dari sisi hulu, Kementerian Pertanian memperluas titik-titik produksi. Sedangkan, di sisi hilir sudah dijalankan oleh beberpaa mitra sehingga ke depannya perlu disinkronkan dan disinergikan.
"Ke depan kita akan mengembangkan bagaimana orang Papua bisa hidup dengan pertanian yang sudah mereka miliki," pungkasnya.
