Infografis
Sarwo yakin, pihaknya dapat mengantisipasi potensi kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya pada Juli – September 2019. Tiga tahun belakangan ini, Kementan telah melakukan berbagai upaya dengan membuat program jangka panjang dan jangka pendek.
Untuk jangka pendek dengan membuat sumur pantek dan pompanisasi air sungai di wilayah potensial, penyediaan benih unggul tahan kekeringan, pongaturan pola tanam, minimalisir risiko kekeringan, penyediaan asuransi usahatani dan menggenjot pertanaman di lahan rawa, lebak, pasang surut.
"Sedangkan jangka panjang melalui program perbaikan irigasi, bantuan alsintan, pembangunan embung, pengembangan tata air mikro di lahan rawa dan pasang-surut," tambahnya.
Untuk menjamin ketersediaan air irigasi, Kementan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan bendungan, DAM, jaringan irigasi primer dan sekunder, serta melakukan normalisasi sungai dan pembangunan irigasi tersier 3,0 juta hektare.
Baca Juga: Optimalisasi Lahan Rawa, Indonesia Siap jadi Lumbung Pangan Dunia
Sedangkan untuk penyediaan air irigasi secara berkelanjutan, Kementan juga turut bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDT dalam pembangunan embung di seluruh Indonesia.
"Sumber air ini nantinya dapat meningkatkan jumlah produksi lahan 2 kali lipat. Artinya, pada November, Desember, Januari tidak ada paceklik," jelasnya
Kementan telah mengantisipasi musim kemarau melalui beberapa upaya. Di antaranya menyebarluaskan informasi Prakiraan Iklim Musim Kemarau Tahun 2019 dan peningkatan kewaspadaan terhadap kekeringan kepada seluruh gubernur dan dinas provinsi terkait.
Selain itu juga melakukan budi daya pertanaman sesuai iklim dan kondisi setempat, melakukan penanaman menggunakan varietas padi tahan/toleran kekeringan dan berumur, melakukan budidaya tanaman hemat air/SRI, serta melakukan pemantauan langsung secara intensif.
Upaya lain terkait antisipasi musim kemarau, Kementan mulai 2016 memberikan jaminan asuransi terhadap petani melalui Program Asuransi Usaha Tani (AUT).
Baca Juga: Kementan Proyeksikan Kalimantan Selatan Jadi Lumbung Pangan Luar Jawa
"Jika terjadi gagal panen atau puso baik akibat serangan organisme pengganggu tanaman, banjir maupun kekeringan, petani mendapatkan ganti rugi Rp 6 juta per hektare," pungkasnya.
