Infografis
Suara.com - Keberadaan Pelabuhan Marunda dinilai sangat penting dalam menopang pelayanan kepelabuhan di Tanjung Priok, yang saat ini sudah terlalu padat.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuturkan, pemerintah terlalu fokus kepada pembangunan infrastruktur jalan tol, sehingga poros maritim yang menjadi program Presiden Joko Widodo banyak yang gagal.
"Salah satunya Pelabuhan Marunda, yang proyeknya tertunda," ujar Uchok, Jumat (1/6/2019).
Uchok menjelaskan, jika Pelabuhan Marunda berjalan dengan cepat dan lancar, maka dapat membantu kegiatan bongkar muat barang yang saat ini di Pelabuhan Tanjung Priok sudah terlalu padat.
Baca Juga: Menhub Klaim Pelabuhan Tanjung Priok Sudah Terbebas dari Praktik Korupsi
"Pelabuhan Marunda, kalau cepat dibangun atau di prioritaskan bisa membantu Pelabuhan Tanjung Priok karena saat ini pelayanannya sangat jelek, terlalu padat bongkar muat kapal dan pendangkalan laut," tutur Uchok.
PT Karya Citra Nusantara (KCN) berkomitmen untuk memperkuat program pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita dengan pembangunan infrastruktur tol laut Non APBN dan APBD yakni Poros Maritim.
PT KCN sendiri mengelola Pelabuhan Marunda yang terletak di kawasan Berikat Nusantara Marunda, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok.
Aktivitas pelabuhan 24 jam itu melayani beragam kapal curah seperti batu bara, tiang pancang, minyak sawit mentah, pasir dan semen.
Pelabuhan Marunda sendiri memiliki panjang bibir pantai 1.700 M dari Cakung Drain - Sungai Blencong yang terdiri dari Pier 1, Pier 2, Pier 3.
Baca Juga: Polantas Ditabrak Ojek Online di Tanjung Priok
PT KCN sendiri telah mempersiapkan dermaga Pier 1 dengan panjang dermaga siap pakai 800 Meter dari 1.975 Meter dan luas lahan pendukung 20 Ha dari 42 Ha. Diketahui, Poros Maritim berfokus pada lima pilar utama.
Diantaranya adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
Poros Maritim ala Jokowi juga memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
