Cek Fakta
Suara.com - Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dadang Rukmana minta kepada milenial Jakarta untuk membeli rumah susun nempel stasiun yang kini dikembang memanfaatkan lahan PT KAI. Keuntungannya, milenial bakal dapat banyak keringanan.
Mulai dari subsidi bunga sampai cicilan ringan sampai 30 tahun. Harga rusunnya pun berkisar antara Rp 300 juta sampai Rp 500 juga.
"Kalau mau mencari rumah tapak dapatnya pasti di pinggiran, maka kami bangunkan yang nempel stasiun kalangan milenial bisa memanfaatkan itu," kata Dadang saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Pena di Jakarta, Rabu (9/5/2019) malam.
Dadang mengakui hunian bertingkat yang terdapat di stasiun Tanjung Barat dan Pondok Cina yang dibangun melalui sinergi BUMN PT KAI, Perumnas, dan BUMN Karya itu memang ditujukan bagi warga milenial.
Baca Juga: Ini Rincian Tarif Rumah Susun Baru yang Dinaikkan Anies Baswedan
"Kami akan seleksi pembelinya untuk memastikan bukan mereka yang sudah punya rumah. Sehingga dapat dipastikan pembelinya benar-benar mereka yang belum memiliki rumah," ujar Dadang.
Kalau disebut harganya yang mahal mencapai Rp 300 sampai Rp 500 juta, Dadang mengatakan pemerintah telah menyiapkan fasilitas subsidi bunga dan uang muka, bahkan jangka waktu angsurannya dapat diperpanjang sampai dengan 30 tahun.
Dadang mengatakan pemerintah telah mempelajari perilaku generasi milenial. Mereka sebenarnya belum membutuhkan hunian yang luas karena hampir sebagian besar waktunya dihabiskan di luar rumah, rumah bagi mereka hanyalah tempat transit.
"Hobi mereka itu traveling, menjalankan bisnis dengan teman-temannya sehingga jarang di rumah. Namun dengan berjalannya waktu, pada saatnya mereka akan menjadikan rumah sebagai destinasi, serta mulai berpikir untuk tinggal di pinggir Jakarta," jelas Dadang.
Dadang mengaku sudah terjadi perubahan paradigma di kalangan muda untuk tidak buru-buru mencari rumah, mereka lebih suka mencari hunian yang praktis meskipun sekedar menyewa untuk itu pemerintah mencoba menjembatani dengan hunian nempel stasiun, sambil menunggu mereka mampu membeli rumah tapak.
Baca Juga: Mengintip Rumah Susun Senilai Rp15 Miliar Khusus Lansia
Sedangkan Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, Hari Ganie mengatakan belum banyak anggotanya yang memahami konsep transit oriented develoment (TOD) yang dikembangkan. Pemerintah diharapkan segera menyiapkan regulasinya.
