Infografis
Suara.com - Untuk mengantisipasi dampak El Nino di Jawa Barat, Kementerian Pertanian mengadakan focus group discussion (FGD) "Prakiraan Iklim Musim Kemarau 2019 Antisipasi Dampak El Nino di Wilayah Jawa Barat". FDG ini diselenggarakan oleh Subdit Iklim, Konservasi dan Lingkungan Hidup Direktorat Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Bendungan Ir Juanda, atau yang dikenal sebagai Bendungan Jatiluhur, menjadi andalan irigasi petani di Jabar. Pemerintah menilai, pasokan air di sini perlu dijaga agar selama musim kemarau bisa terus mengairi sawah warga.
"Per 18 Maret 2019, tinggi muka air (TMA) bendungan pada posisi 97,14 mdpl, sedangkan dikatakan normal jika TMA 109 mdpl," ujar Manajer Operasi dan Pengelolaan Data SDA dan SDL PJT II, Dodi Suryanto, Selasa (30/4/2019).
Menurut BMKG, musim kemarau di Jabar diperkirakan terjadi April , sehingga dibutuhkan strategi penanganan dan pemenuhan air irigasi sepanjang tahun ini di Jabar. Strategi tersebut dimulai dengan menambah tampungan air waduk dan melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Baca Juga: Kementan Minta Petani Daftarkan Diri ke Asuransi Usaha Tani Padi
"Di bendungan juga dilakukan efisiensi distribusi air dengan pemberian air di bagian hulu, sehingga dapat mencapai areal di bagian hilir," beber Dodi.
Kemudian dilakukan juga gilir giring, yaitu penggiliran air sehingga seluruh areal sawah tidak kering.
Dodi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pengamanan pasok air dengan mengawal dan memastikannta dapat berjalan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, dengan dibantu TNI AD.
"Dengan adanya strategi ini diharapkan petani mendapatkan pasokan air yang cukup selama musim kemarau dan tidak mengalami kekeringan," pungkasnya.
Sementara, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan tim khusus penanganan kekeringan. Tim ini akan turun ke lokasi-lokasi kekeringan di wilayah sentra produksi padi.
Baca Juga: Program Serasi, Kementan Targetkan Pemanfaatan 400 Ribu Ha Lahan Rawa
"Tugas dan fungsi tim khusus ini adalah untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain TNI, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah setempat," ujarnya..
