Infografis
Kedua, menjamin kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaran sistem perjanjian pendahuluan jual beli, dan ketiga, memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang dalam penyelenggaraan sistem perjanjian jual beli yang berkeadilan.
"Kami berharap, setelah peraturan ini terbit, para pejabat terkait, para akademisi, dan pemerintah daerah dalam bidang PKP dapat saling membantu dalam hal pengawasan terkait pengaplikasian peraturan tersebut," harapnya.
