Infografis
Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempertimbangkan akan gunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun Kereta Api Trans Kalimantan. Dengan skema tersebut, pembiayaan pembangunan akan dikolaborasikan dengan pihak swasta.
Namun begitu, Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini akan kembali berdiskusi kepada semua pihak terkait pembangunan jalur rel kereta api tersebut.
"Untuk pembangunan satu tempat itu (Kalimantan) memang ada tiga pilihan kita membangun dengan APBN, kedua kalau memang swasta akan melayani diri sendiri, ketiga beberapa membangun sendiri tapi untuk menjamin ada investor lain kita buat KPBU," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (5/4/2019).
Kendati demikian, ungkap Budi, selama ini memang pembangunan jalur rel kereta api di Sumatera dan Kalimantan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa menggunakan sistem KPBU.
Baca Juga: PUPR: Bangun Jalan Trans Kalimantan Banyak Kendala
"Apa yang kita lakukan sekarang baik di Kalimantan atau Sumatera Selatan itu hanya memberikan izin secara mandiri belum proyek KPBU" tutur dia.
Lebih lanjut, Budi menambahkan, jika memang skema KPBU dipilih, maka pembangunan kereta api di Kalimantan lebih dikhususkan untuk kereta barang.
"Tapi memang yang KPBU itu kereta barang Logisitik bukan penumpang, karena kereta penumpang masih menganut subsidi," imbuh dia.
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan. Tepatnya di antara Batulicin dan Banjarbaru.
Hal itu dikatakan Jokowi dalam kampanye akbar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di stadion 17 Mei Banjarmasin, Rabu (27/3/2019) lalu.
Baca Juga: Trans Kalimantan Diharap Bisa Jadi Gerbang Ekspor Indonesia
