Infografis
Suara.com - Kehadiran Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita, di Gedung Serba Guna Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Tangerang, Jawa Barat, disambut hangat 1.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kecamatan Legok, Curug, dan Panongan, di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (2/4/2019). Ia melakukan sosialisasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pada kesempatan itu, Mensos melontarkan pertanyaan seputar PKH dan BPNT kepada ibu-ibu.
"Pertanyaannya jangan sulit-sulit ya, Pak," kata ibu-ibu yang dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan Mensos disambut tawa hadirin.
Agus kemudian bertanya seputar kewajiban KPM yang memiliki komponen balita, memiliki komponen anak sekolah, serta besarnya bantuan yang diterima pada tahun 2019.
Baca Juga: Rekrutmen Pejabat Baru, Kemensos : Proses Berjalan Akuntabel
Beberapa ibu tampak grogi saat diminta menjawab pertanyaan. Tangan kanan yang memegang mikrofon tampak gemetar. Beberapa kali mereka menjawab, suara mereka terdengar lirih, kendati jawabannya benar.
"Coba saya tes, ya. Jangan grogi. Apa kepanjangan P2K2?" tanya Mensos.
Seorang ibu bernama Lin menjawab, "P2K2 adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Kegiatan ini dilakukan sebulan sekali dibimbing oleh Pendamping PKH."
Dengan lugas, Iin menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini, ia belajar mengelola keuangan dan menyisihkannya untuk bekal membuka usaha. Mensos kemudian menambahkan, dalam P2K2 juga diajarkan tentang pola asuh terhadap anak dan pentingnya memberikan makanan bergizi pada anak sebagai generasi penerus bangsa.
Sesi tanya jawab yang diikuti dengan antusias ibu-ibu KPM ini berlangsung sekitar 30 menit. Mensos menyampaikan bahwa bantuan PKH dan BPNT harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemenuhan gizi anak, sekolah, dan disisihkan untuk modal membuka usaha.
"Anak-anak juga harus terus sekolah agar mereka cerdas dan pintar," tambahnya.
Baca Juga: Ciptakan Kemandirian, Kemensos Beri Pelatihan Agrobisnis pada Eks Napi
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan, angka kemiskinan di Provinsi Banten terus mengalami penurunan. Pada 2018, angka kemiskinan 5,20 persen, salah satunya karena ontervensi berbagai bantuan sosial yang digulirkan pemerintah pusat.
"Dengan adanya pemerintah pusat yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo, baik melalui PKH nontunai dan BPNT di Provinsi Banten, maka luar biasa dampaknya," tuturnya.
Senada dengan Wagub, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, PKH dan BPNT nyata dampaknya kepada masyarakat. Ia pun mengapresiasi peran Pendamping PKH dalam mendorong kemandirian KPM.
"PKH dan BPNT merupakan program pemerintah pusat yang sudah terbukti hasilnya di masyarakat. Ini bukan berita bohong dan bukan hoaks. Ini nyata dampaknya dalam membantu masyarakat," katanya.
Bantuan sosial untuk Kabupaten Tangerang terdiri dari Bansos PKH untuk 93.924 KPM, BPNT untuk 131.555 KPM, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 300 keluarga, dan bantuan e-Warong dan KUBE Jasa untuk 28 kelompok. Total bantuan mencapai Rp 204.222.825.000.
Sementara bantuan sosial untuk Provinsi Banten terdiri dari PKH untuk 312.875 KPM, BPNT/Rastra untuk 475.482 KPM, KUBE untuk 800 keluarga, e-Warong dan KUBE Jasa untuk 150 kelompok. Total bantuan mencapai Rp 732.968.535.110.
Turut hadir mendampingi Mensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung, Inspektur Jenderal, Dadang Iskandar, Staf Ahli Menteri Sosial, Syahabuddin, dan Staf Khusus Menteri Sosial, Neil Iskandar.
