Infografis
Suara.com - Kehadiran Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita, di Gedung Serba Guna Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Tangerang, Jawa Barat, disambut hangat 1.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kecamatan Legok, Curug, dan Panongan, di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (2/4/2019). Ia melakukan sosialisasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pada kesempatan itu, Mensos melontarkan pertanyaan seputar PKH dan BPNT kepada ibu-ibu.
"Pertanyaannya jangan sulit-sulit ya, Pak," kata ibu-ibu yang dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan Mensos disambut tawa hadirin.
Agus kemudian bertanya seputar kewajiban KPM yang memiliki komponen balita, memiliki komponen anak sekolah, serta besarnya bantuan yang diterima pada tahun 2019.
Baca Juga: Rekrutmen Pejabat Baru, Kemensos : Proses Berjalan Akuntabel
Beberapa ibu tampak grogi saat diminta menjawab pertanyaan. Tangan kanan yang memegang mikrofon tampak gemetar. Beberapa kali mereka menjawab, suara mereka terdengar lirih, kendati jawabannya benar.
"Coba saya tes, ya. Jangan grogi. Apa kepanjangan P2K2?" tanya Mensos.
Seorang ibu bernama Lin menjawab, "P2K2 adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Kegiatan ini dilakukan sebulan sekali dibimbing oleh Pendamping PKH."
Dengan lugas, Iin menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini, ia belajar mengelola keuangan dan menyisihkannya untuk bekal membuka usaha. Mensos kemudian menambahkan, dalam P2K2 juga diajarkan tentang pola asuh terhadap anak dan pentingnya memberikan makanan bergizi pada anak sebagai generasi penerus bangsa.
Sesi tanya jawab yang diikuti dengan antusias ibu-ibu KPM ini berlangsung sekitar 30 menit. Mensos menyampaikan bahwa bantuan PKH dan BPNT harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemenuhan gizi anak, sekolah, dan disisihkan untuk modal membuka usaha.
"Anak-anak juga harus terus sekolah agar mereka cerdas dan pintar," tambahnya.
Baca Juga: Ciptakan Kemandirian, Kemensos Beri Pelatihan Agrobisnis pada Eks Napi
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan, angka kemiskinan di Provinsi Banten terus mengalami penurunan. Pada 2018, angka kemiskinan 5,20 persen, salah satunya karena ontervensi berbagai bantuan sosial yang digulirkan pemerintah pusat.
