Infografis
Pertama, kemauan politik ( political will ) dari masing-masing instansi untuk melakukan investasi terhadap infrastruktur digital.
"Kalau bicara angggaran, tentu besarnya relatif. Kalau institusi sudah sadar besarnya manfaat dalam melayani masyarakat, betapa besarpun akan dibiayai," kata Mensos.
Kedua, perlunya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik di Kemensos maupun pemda yang melek digital.
"Yang tak kalah penting adalah sosok pemimpin yang mempunyai kesadaran bahwa beradaptasi dengan teknologi memerlukan waktu," katanya.
Baca Juga: Ciptakan Kemandirian, Kemensos Beri Pelatihan Agrobisnis pada Eks Napi
Sosok pimpinan, kata Agus, tidak perlu harus ahli digital.
"Asal bisa beradaptasi dengan teknologi digital, terutama kemampuan mengelola keuangan negara secara digital, maka akan banyak membantu institusi tersebut," katanya.
Di bagian lain, Sekretaris Jendera Kemensos, Hartono Laras, dalam laporannya menjelaskan, rakor dilaksanakan sebelum mengakhiri triwulan I di tahun 2019, sehingga dalam rakor tersebut, dapat dilakukan evaluasi sampai dimana realisasi pada triwulan I.
"Hal ini agar dapat diukur pelaksanaan program dan anggaran selesai tepat waktu, sehingga pembangunan kesejahateraan sosial, secara khusus upaya penurunan angka kemiskinan yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, tercapai," kata Hartono.
Acara ini dihadiri seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rakor Pelaksanaan Anggaran, seluruh Pejabat Eselon I di lingkungaan Kemensos. Rapat Koordinasi berlangsung selama 3 hari, pada 27 - 29 Maret 2019.
Baca Juga: Kemensos Pastikan Regulasi Tak Akan Hambat Layanan pada Disabilitas
