Infografis
"Dan juga menyusun rencana tindak dan monitoring temuan inspektorat dan BPK sebagai pekerjaan rumah yang harus kita benahi," kata Mensos.
Ia juga menekankan perlunya pemantauan perkembangan realisasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, karena adanya kontribusi dalam opini Laporan Keuangan Kementerian Sosial dan penyerapan anggaran pada beberapa Dinas Sosial Provinsi yang perlu dioptimalkan.
"Saya minta kepada KPA dan PPK untuk segera melakukan percepatan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran," katanya.
Empat unsur pelaksanaan anggaran, kata Mensos, akan berjalan dengan baik apabila memenuhi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Baca Juga: Ciptakan Kemandirian, Kemensos Beri Pelatihan Agrobisnis pada Eks Napi
Layanan pada Masyarakat harus Cepat
Terkait digitalisasi pengelolaan anggaran, Mensos menegaskan, layanan kepada masyarakat harus cepat, meskipun permasalahan sosial terus berkembang.
Kemensos yang menangani 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteaan Sosial (PMKS), belum lagi tugas mempercepat pengurangan kemiskinan, membutuhkan kecepatan.
"Keberadaan infrastruktur online penting, karena akan meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat," kata Agus.
Dengan itu pula, Mensos mendorong agar instansi di daerah ikut menyiapan infrastruktur digital. Apalagi di era kini, pengelolaan anggaran berbasios daring sudah tidak asing lagi seperti layanan e-procurement .
"Saya berpandangan, digitalisasi adalah kebutuhan yang tidak dapat dinafikan lagi. Keberadaan infrastruktur digital bisa menjawab tuntutan masyarakat," kata Mensos
Baca Juga: Kemensos Pastikan Regulasi Tak Akan Hambat Layanan pada Disabilitas
Menurutnya, dengan digitalisasi, pemberian layanan publik lebih cepat dan transparan sehingga target bisa tercapai. Ia yakin, penyiapan infrastruktur digitalisasi di daerah bisa diwujudkan dengan setidaknya tiga kondisi.
