Infografis
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan pentingnya peningkatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Hal ini berkaitan dengan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
"Anggaran wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial," kata Mensos, saat membuka Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2019, dengan tema "Digitalisasi Pelaksanaan Anggaran Menuju Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Kementerian Sosial", di Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Secara umum, Mensos menekankan tiga topik utama dalam rakor kali ini. Pertama, seluruh pengelola anggaran harus mengelola anggaran secara efektif, transparan dan akuntabel, sejalan dengan kenaikan anggaran Kemenos dari tahun ke tahun.
Menurutmnya, kenaikan anggaran mencapai 35,75 persen atau meningkat dari Rp 43 triliun menjadi Rp 58 triliun.
Baca Juga: Ciptakan Kemandirian, Kemensos Beri Pelatihan Agrobisnis pada Eks Napi
"Peningkatan anggaran Kemensos pada 2019 mencapai 35,75 persen, yang di antaranya disebabkan peningkatan alokasi anggaran PKH sebesar dua kali lipat," kata Agus.
Pada 2019, PKH dianggarkan sebesar Rp 38 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp 19 triliun.
"Penambahan anggaran ini wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya," kata Mensos.
Kedua, Mensos menekankan seluruh program yang dilakukan harus berorientasi kepada hasil. Output diarahkan untuk meningkaatkan keberfungsian sosial PMKS, terpenuhinyaa kebutuhan dasar bagi penerima manfaat, yang pada akhirnya, mereka bisa keluar dari persoalan kemiskinan yang selama ini menjadi beban hidup.
Ketiga, Mensos mengajak para pimpinan satker agar dapat melakukan koordinasi yang baik dengan segenap stakeholders, sehingga sinkronisasi pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal.
Baca Juga: Kemensos Pastikan Regulasi Tak Akan Hambat Layanan pada Disabilitas
Di antara stakeholders itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, serta institusi terkait.
