Infografis
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah. Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas tersebut bisa dicapai melalui pengembangan komoditas berbasis kawasan.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono, dalam paparannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun, di ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun, Senin (25/3/2019).
Menurutnya, peningkatan daya saing komoditas unggulan tidak lepas dari seberapa efisien produk tersebut dihasilkan.
"Ketika bicara daya saing, kita sering terjebak hanya pada kualitas. Kalau kita lihat kenapa produk-produk negara lain yang bisa bersaing di pasar global, kuncinya adalah mereka memproduksi produk-produk tersebut dengan sangat efisien," ungkapnya.
Baca Juga: Kementan Merehabilitasi Jaringan Irigasi Sesuai Kebutuhan Petani
Efisiensi itulah, lanjut Kasdi, yang belum ada pada pembangunan pertanian di Indonesia. Hasil-hasil pertanian masih tersebar dan sulit untuk dihimpun.
"Dulu, berapapun daerah mengajukan, apakah 5 hektare atau 10 hektare, itu langsung dipenuhi oleh pemerintah pusat. Dampaknya, produk pertanian tersebar di seluruh Indonesia," tambah Kasdi.
Hal tersebut membuat pihak industri kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Jika bisa pun, pihak industri harus mengeluarkan tambahan biaya transportasi yang membuat proses produksi menjadi tidak efisien dan serapan hasil pertanian juga rendah.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementan, papar Kasdi, telah mengeluarkan peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait pembangunan kawasan atau cluster pertanian berbasis korporasi.
"Dengan pengembangan pertanian berbasis cluster ini, kita akan fokus pada satu kawasan sehingga lebih mudah mengelolanya, mudah membinanya, dan lebih mudah mendapatkan hasil yang masif," tambahnya.
Baca Juga: Cegah KKN, Kementan Lakukan Pembinaan Integritas Program Pertanian
Pengelolaan pertanian berbasis kawasan juga akan menurunkan biaya produksi. Dampaknya, menurut Kasdi, produk yang dihasilkan bisa lebih murah sehingga bisa bersaing di pasar internasional.
Oleh karena itu, Kasdi juga mendorong Kabupaten Sarolangun untuk bisa mengembangkan petanian berbasis kawasan, sesuai dengan potensi daerah.
"Daerah Sarolangun memiliki potensi lahan perkebunan karet dan sawit yang cukup besar, sehingga kami harapkan ini bisa dikembangkan sesuai konsep pembangunan pertanian berbasis kawasan," ucapnya.
Untuk pengembangan kawasan tersebut, Kementan memberikan bantuan untuk peremajaan karet rakyat seluas 350 hektare untuk petani di Desa Gunung Kembang, dan bantuan pemeliharaan karet rakyat berupa pupuk untuk area perkebunan karet rakyat seluas 600 hektare di Desa Perdamaian.
Sebelumnya, Bupati Sarolangun, Cek Endra, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja mengundang pejabat dari pusat untuk memberi masukan terhadap program yang direncanakan pemerintah daerah.
"Sengaja kami mengundang Direktur Jenderal Perkebunan untuk memberi masukan untuk mengembangkan potensi daerah yang kami miliki, salah satunya potensi perkebunan karet dan sawit rakyat. Kami mohon juga masukan bagaimana mengatasi harga karet yang saat ini harganya jatuh," papar Bupati.
Peningkatan Harga Sawit
Terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan harga sawit, Kasdi mengungkapkan, pemerintah telah mengupayakan peningkatan serapan karet rakyat dengan memanfaatkan karet sebagai campuran aspal untuk membangun jalan.
"Presiden Joko Widodo, saat di Sumsel telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk menggunakan karet sebagai campuran aspal untuk membangun jalan," jelasnya.
Kementan, tambah Kasdi, juga telah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar jalan provinsi dan kabupaten juga menggunakan karet sebagai campuran aspal.
"Kalau jalan nasional kan hanya 47 ribu kilometer, tapi kalau semua jalan, termasuk jalan provinsi dan kabupaten, panjangnya mencapai 540 ribu kilometer. Tentu serapan karet masyarakat lebih tinggi lagi,” ucapnya.
Melalui program ini, Kementerian PUPR dan PTPN membeli karet dari petani melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) atau UPPB dengan harga di atas Rp 9.000 per kilogram. Harga tersebut berpotensi naik sesuai dengan kualitas karet yang dihasilkan.
"Saya lihat di Sarolangun, belum ada UPPB. Kami minta Dinas Perkebunan untuk segera membentuk UPPB, karena pemerintah akan menyerap karet rakyat ini melalui UPPB," tambahnya.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan serapan karet oleh dunia Industri. Data dari Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) menyebutkan, baru 60 persen dari kapasitas produksi crumb rubber yang dimanfaatkan.
“Jadi ada 40 persen kapasitas produksi yang iddle. Jika bisa dimaksimalkan, tentu serapan karet dalam negeri akan leboh banyak lagi,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga telah menginisiasi kerja sama dengan negara-negara penghasil karet dunia untuk melakukan pengendalian pasokan karet di dunia, agar ketersediaan karet dunia tidak berlebih dan menyebabkan harga jatuh. Belum lama ini, pemerintah telah menginisiasi pertemuan dengan Thailand dan Malaysia untuk membahas pengendalian ekspor.
“Produksi tiga negara ini sama dengan produksi 70 persen karet dunia. Jadi kita membuat kesepakatan untuk membatasi ekspor, agar karet dunia berkurang. Jika barang di pasar langka, maka harga akan meningkat,” paparnya.
Dalam pertemuan itu disepakati untuk mengurangi ekspor sebesar 240 ribu ton per tahun. Hal tersebut, menurut Kasdi, cukup efektif untuk menaikkan harga.
“Baru mau berangkat ke Bangkok saja harganya sudah naik, apalagi jika beritanya di-release. Sebelum berangkat harganya hanya 1,2 dolar AS per kilogram, sekarang sudah 1,46 dolar AS per kilogram,” jelas Kasdi.
