Infografis
Oleh karena itu, Kasdi juga mendorong Kabupaten Sarolangun untuk bisa mengembangkan petanian berbasis kawasan, sesuai dengan potensi daerah.
"Daerah Sarolangun memiliki potensi lahan perkebunan karet dan sawit yang cukup besar, sehingga kami harapkan ini bisa dikembangkan sesuai konsep pembangunan pertanian berbasis kawasan," ucapnya.
Untuk pengembangan kawasan tersebut, Kementan memberikan bantuan untuk peremajaan karet rakyat seluas 350 hektare untuk petani di Desa Gunung Kembang, dan bantuan pemeliharaan karet rakyat berupa pupuk untuk area perkebunan karet rakyat seluas 600 hektare di Desa Perdamaian.
Sebelumnya, Bupati Sarolangun, Cek Endra, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja mengundang pejabat dari pusat untuk memberi masukan terhadap program yang direncanakan pemerintah daerah.
Baca Juga: Kementan Merehabilitasi Jaringan Irigasi Sesuai Kebutuhan Petani
"Sengaja kami mengundang Direktur Jenderal Perkebunan untuk memberi masukan untuk mengembangkan potensi daerah yang kami miliki, salah satunya potensi perkebunan karet dan sawit rakyat. Kami mohon juga masukan bagaimana mengatasi harga karet yang saat ini harganya jatuh," papar Bupati.
Peningkatan Harga Sawit
Terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan harga sawit, Kasdi mengungkapkan, pemerintah telah mengupayakan peningkatan serapan karet rakyat dengan memanfaatkan karet sebagai campuran aspal untuk membangun jalan.
"Presiden Joko Widodo, saat di Sumsel telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk menggunakan karet sebagai campuran aspal untuk membangun jalan," jelasnya.
Kementan, tambah Kasdi, juga telah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar jalan provinsi dan kabupaten juga menggunakan karet sebagai campuran aspal.
"Kalau jalan nasional kan hanya 47 ribu kilometer, tapi kalau semua jalan, termasuk jalan provinsi dan kabupaten, panjangnya mencapai 540 ribu kilometer. Tentu serapan karet masyarakat lebih tinggi lagi,” ucapnya.
Baca Juga: Cegah KKN, Kementan Lakukan Pembinaan Integritas Program Pertanian
Melalui program ini, Kementerian PUPR dan PTPN membeli karet dari petani melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) atau UPPB dengan harga di atas Rp 9.000 per kilogram. Harga tersebut berpotensi naik sesuai dengan kualitas karet yang dihasilkan.
