Infografis
Kemudian untuk klasifikasi menengah dengan nilai pekerjaan diatas Rp 10 miliar hingga 100 miliar sebanyak 1.226 paket (22%) senilai Rp 32,2 triliun dan klasifikasi besar di atas Rp 100 miliar sebanyak 372 paket senilai Rp 88,8 miliar.
Menteri Basuki juga menginstruksikan kepada seluruh Direktorat Jenderal untuk mempercepat pelelangan tahun 2019 manfaat pekerjaan fisiknya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya pada pekerjaan infrastruktur kerakyatan.
Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala serta stop pemborosan, dan memastikan untuk kepentingan rakyat
Anggaran program infrastruktur kerakyatan di Kementerian PUPR sebesar Rp 9,2 triliun sudah berjalan dan terus bergulir di daerah.
Baca Juga: KemenPUPR Bangun TPA Banjarbakula untuk Kelola 790 Ton Sampah Tiap Harinya
Anggaran tersebut digunakan untuk 7 program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) terhadap 900 desa dengan realisasi anggaran Rp 2,02 triliun.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 206.500 unit sebesar Rp 4,29 triliun, penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 9000 kecamatan.
Penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebanyak 1,193 kelurahan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) terhadap 5.323 desa dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sebanyak 809 lokasi.
