Infografis
"Kita memakai indikator yang kita sebut sebagai indeks kebahagiaan dan indeks kesejahteraan untuk melihat implikasi positif dari program LPDB yang sudah berjalan selama 12 tahun ini," ujarnya
Indeks-indeks tersebut merupakan parameter untuk diketahui berapa banyak UMKM yang sudah naik kelas.
"Jadi tidak hanya penyaluran-penyaluran saja, tetapi penyaluran lebih tepat sasaran. Saat ini kami akan lakukan survei kepada 500 UMKM sebagai sampling-nya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi menyampaikan bahwa provinsi Jawa Timur memiliki lebih dari 31.000 koperasi. Sekitar 27.000 koperasi masuk kategori sehat, sedangkan sekitar 15 persen lainnya merupakan koperasi sakit yang mati segan hidup tak mau.
Pihaknya lebih mendorong kualitas koperasi ketimbang kuantitas pendirian koperasi. Purnomo berharap agar para kepala Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten dan kota tidak terlalu mudah memberikan badan hukum koperasi di daerahnya.
"Setelah diberi badan hukum, lalu bagaimana selanjutnya? Koperasi yang diberi izin harus punya tidak lanjut, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus terus dibina dan diawasi agar berkualitas dan sesuai tujuan serta jati diri koperasi," paparnya..
Selain itu, kata Purnomo, pihaknya juga memiliki program strategis lain untuk memberdayakan Koperasi dan UKM di Jatim, dengan melakukan peningkatan kualitas SDM koperasi (pengawas, pengurus, dan anggota), peningkatan kualitas produksi, peningkatan kualitas pembiayaan, hingga peningkatan kualitas pemasaran.
"Itu semua memerlukan pengawasan yang maksimal. Sebesar apapun koperasi, bila tanpa pengawasan akan hancur. Faktor pengawasan itu sangat penting dalam mensukseskan program pemberdayaan koperasi menuju koperasi berkualitas," pungkas Purnomo.
Baca Juga: LPDB-KUMKM Harap Penyaluran Dana di Sumbar Capai Rp 100 M
