Infografis
Krishna menyadari, saat ini banyak regulasi yang terkait dengan penanganan kasus kecelakaan kerja dan PAK yang perlu disinergikan, yaitu PP No.44/2015, Permenaker No.26/2015, PMK 141/2018 dan yang terakhir Perpres No.7/2019.
"BPJSTK dan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait telah melakukan revisi atas substansi PP No.44/2015 untuk menyesuaikan dengan semua regulasi-regulasi yang ada, termasuk peningkatan manfaat-manfaat bagi program JKK. Revisi tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat oleh Pemerintah, dan dijadikan sebagai dasar hukum untuk implementasi pelaksanaan sinergi layanan kesehatan untuk kasus kecelakaan kerja dan PAK. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan pelayanan bagi kesejahteraan pekerja Indonesia,” tutup Krishna.
