Infografis
Suara.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM), AAGN Puspayoga mengapresiasi pesatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Dharmasraya dalam tiga tahun terakhir ini. Masyarakat telah membangun aneka infrastruktur di sana.
"Ini buah dari kekompakan Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang ada di Dharmasraya, termasuk dengan pemerintah pusat. Saya tadi mendengar, dalam tiga tahun ini, ada sekitar Rp 1,4 triliun APBN yang mengalir ke Dharmasraya untuk membangun aneka infrastruktur. Ini prestasi yang luar biasa dan tidak mudah dicapai. Saya berharap agar kekompakan Forkompinda dan pemerintah pusat tetap dijaga," katanya, pada acara "Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Pemberdayaan KUKM", di Dharmasraya, Sumatera Barat, Selasa (12/3/2019).
Di acara yang juga dihadiri Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan ratusan pelaku KUKM Dharmasraya tersebut, Puspayoga menekankan, selain mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan masyarakat juga mesti diraih.
"Maka fokus pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur, dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga merata ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Dharmasraya," ucap Puspayoga.
Baca Juga: Kemenkop dan UKM: Pelaku UKM Perlu Strategi Pengembangan
Kalau pembangunan infrasruktur di daerah tidak dipacu, lanjut Puspayoga, maka akan melahirkan high cost di sektor distribusi barang.
"Dengan tersedianya sarana infrastruktur yang memadai, maka ongkos distribusi barang bisa menjadi murah dan lancar," tandasnya.
Terkait program pemberdayaan KUKM, Puspayoga menjelaskan bahwa suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) saat ini sudah 7 persen per tahun, dari sebelumnya 22 persen per tahun. Begitu juga dengan pajak UKM yang sudah turun menjadi 0,5 persen, dari sebelumnya sebesar 1 persen.
"Itulah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk pemerataan kesejahteraan," tambahnya.
Di Dharmasraya, Kemenkop dan UKM menggelar pelatihan kewirausahaan, pelatihan perkoperasian, pelatihan vocational, sosialisasi KUR, dan program strategis lainnya seperti sertifikat hak cipta hingga Nomor Induk Koperasi (NIK).
Baca Juga: Kemenkop dan UKM Latih 30 Pegiat Film Sumbar tentang Koperasi
"Tapi saya mengingatkan jajaran saya, dalam melakukan pelatihan di Dharmasraya, harus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan mengajari orang Minang berdagang, karena jiwa dagang mereka sudah turun-temurun. Orang Minang sudah memiliki jiwa enterpreneur, tinggal diasah. Kita harus fokus pada apa yang dibutuhkan, misalnya manajemen keuangan, pemasaran, hingga peningkatan kemasan produk," papar Puspayoga.
Ia yakin bahwa cita-cita dan tekad Pemkab Dharmasraya untuk mandiri melalui koperasi dan UKM bukanlah sesuatu yang sulit dicapai.
"Lihat saja di Singapura, yang menguasai pasar ritel di sana adalah koperasi. Begitu juga di AS, koperasi merupakan unit usaha yang terbilang besar. Di Indonesia juga bisa, asalkan koperasi dikelola dengan baik dan profesional, bukan untuk kepentingan politik praktis sesaat," tegasnya.
Ia minta Bupati Dharmasraya untuk tidak terlalu banyak mendirikan koperasi. Saat ini bukan membangun koperasi secara kuantitas melainkan kualitas.
"Tidak apa-apa jumlah koperasi sedikit, namun berkualitas. Dengan revolusi total koperasi yang kita gulirkan, kita targetkan membangun kualitas koperasi. Sudah banyak koperasi besar di Indonesia dengan aset triliunan rupiah, seperti Kospin Jasa, KSP Sidogiri, dan sebagainya," ujar Puspayoga.
Dari langkah-langkah pemberdayaan koperasi di Indonesia, Puspayoga menjelaskan, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada 2014, kontribusi koperasi pada PDB nasional masih bertengger di level 1,71 persen. Pada akhir 2017, sudah berada pada kisaran 4,48 persen.
"Saya yakin, PDB koperasi akan meningkat pada tahun 2018 yang sedang dalam penghitungan, yaitu di atas 5 persen," tandas Puspayoga.
Kembangkan Pemasaran Online
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengatakan, pihaknya terus mendorong pelaku KUKM untuk mengembangkan pasar bagi produknya melalui pemasaran online.
"Kita memiliki program khusus untuk pelatihan-pelatihan pemasaran online bagi KUKM di Dharmasraya. Kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi. Suka atau tidak suka, bila ingin memiliki pasar yang luas, maka harus menguasai pasar online. Kompetensi SDM KUKM kita harus kuat," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan gebrakan untuk mengembangkan 204 koperasi dan 9.644 UKM di Dharmasraya.
"Dari jumlah tersebut, ada sekitar 6.500 usaha mikro yang sangat membutuhkan bantuan akses permodalan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya," kata Sutan Riska.
Bupati Dharmasraya itu bertekad untuk terus mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Sumbar. Di usia Kabupaten Dharmasraya yang ke-15 tahun, Sutan Riska mengungkapkan bahwa pada 2015, wilayahnya sudah keluar dari label daerah tertinggal.
"Selain pembangunan infrastruktur, kita juga membangun pasar bersih, sentra industri logam, dan sebagainya. Selain itu, kita juga kembangkan SDM kejuruan," ujarnya..
Sutan Riska menegaskan bahwa kunci sukses pembangunan di Dharmasraya adalah kuatnya sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat.
"Dana APBN mengalir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), tak kurang dari Rp 1,4 triliun untuk membangun infrastruktur di Dharmasraya. Kalau infrastruktur baik, maka tingkat ekonomi pun akan meningkat," ujarnya lagi.
