Ia yakin bahwa cita-cita dan tekad Pemkab Dharmasraya untuk mandiri melalui koperasi dan UKM bukanlah sesuatu yang sulit dicapai.
"Lihat saja di Singapura, yang menguasai pasar ritel di sana adalah koperasi. Begitu juga di AS, koperasi merupakan unit usaha yang terbilang besar. Di Indonesia juga bisa, asalkan koperasi dikelola dengan baik dan profesional, bukan untuk kepentingan politik praktis sesaat," tegasnya.
Ia minta Bupati Dharmasraya untuk tidak terlalu banyak mendirikan koperasi. Saat ini bukan membangun koperasi secara kuantitas melainkan kualitas.
"Tidak apa-apa jumlah koperasi sedikit, namun berkualitas. Dengan revolusi total koperasi yang kita gulirkan, kita targetkan membangun kualitas koperasi. Sudah banyak koperasi besar di Indonesia dengan aset triliunan rupiah, seperti Kospin Jasa, KSP Sidogiri, dan sebagainya," ujar Puspayoga.
Baca Juga: Kemenkop dan UKM: Pelaku UKM Perlu Strategi Pengembangan
Dari langkah-langkah pemberdayaan koperasi di Indonesia, Puspayoga menjelaskan, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada 2014, kontribusi koperasi pada PDB nasional masih bertengger di level 1,71 persen. Pada akhir 2017, sudah berada pada kisaran 4,48 persen.
"Saya yakin, PDB koperasi akan meningkat pada tahun 2018 yang sedang dalam penghitungan, yaitu di atas 5 persen," tandas Puspayoga.
Kembangkan Pemasaran Online
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengatakan, pihaknya terus mendorong pelaku KUKM untuk mengembangkan pasar bagi produknya melalui pemasaran online.
"Kita memiliki program khusus untuk pelatihan-pelatihan pemasaran online bagi KUKM di Dharmasraya. Kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi. Suka atau tidak suka, bila ingin memiliki pasar yang luas, maka harus menguasai pasar online. Kompetensi SDM KUKM kita harus kuat," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan gebrakan untuk mengembangkan 204 koperasi dan 9.644 UKM di Dharmasraya.
Baca Juga: Kemenkop dan UKM Latih 30 Pegiat Film Sumbar tentang Koperasi
"Dari jumlah tersebut, ada sekitar 6.500 usaha mikro yang sangat membutuhkan bantuan akses permodalan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya," kata Sutan Riska.